“Merevisi UU TNI dengan maksud menempatkan perwira aktif di institusi kementerian/lembaga sipil adalah langkah mundur yang harus ditolak. Saya bersyukur mendengar bahwa Presiden Djokowi menolak usulan revisi UU No 34 tersebut,” katanya.
Ia menyadari Kementerian Pertahanan terdapat banyak perwira tinggi yang memiliki kapasitas dan integritas tinggi. Tapi sayangnya, kuota penempatan jabatan di kementerian/lembaga terbatas. Begitu pula pembatasan jumlah kementerian/lembaga sebagaimana diatur dalam UU 34/2004.
Pasal 47 UU TNI mengatur penempatan TNI aktif pada jabatan sipil. Pasal 47 ayat (2) UU TNI menyebutkan, “Prajurit aktif dapat menduduki jabatan pada kantor yang membidangi koordinator bidang Politik dan Keamanan Negara, Pertahanan Negara, Sekretaris Militer Presiden, Intelijen Negara, Sandi Negara, Lembaga Ketahanan Nasional, Dewan Pertahanan Nasional, Search and Rescue (SAR) Nasional, Narkotik nasional, dan Mahkamah Agung”.
“Bla terdapat perwira TNI aktif yang hendak berkarier di jabatan sipil/politik, pilihannya mundur terlebih dahulu sebagaimana diatur UU 34/2004, bukan dengan merevisi UU TNI,” katanya.
Anggota Komisi I DPR Sukamta mengatakan rencana penempatan anggota TNI aktif menempati jabatan sipil semestinya ditolak. Sebab, langkah tersebut mengembalikan dwi fungsi TNI. Menurutnya, revisi UU 34/2004 tak boleh mengembalikan dwi fungsi TNI, tapi mesti upaya memperbaiki TNI secara organisasi, perbaikan kooordinasi, pembagian tugas yang jelas antara TNI dan Polri.
“Ada masalah yang akan timbul ketika TNI kembali lagi menjabat di jabatan sipil yaitu bisa mengembalikan dwi fungsi TNI zaman orde baru yang menimbulkan banyak masalah,” ujar anggota MPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera itu.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Maritim dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Panjaitan, dalam Silaturahmi Nasional Persatuan Purnawirawan TNI AD pada Jumat (5/8/2022) mengusulkan revisi UU 34/2004. Khususnya soal pengaturan TNI aktif agar dapat menduduki jabatan sipil. Luhut beralasan UU TNI masih membatasi peran personil TNI di kementerian dan lembaga yang tidak dapat diisi personil TNI aktif, seperti jabatan-jabatan di Kemenko Marves.
