Selain itu Mahfud mengapresiasi langkah-langkah yang telah dilakukan Kapolri saat terjadi kasus Sambo. Ia mengatakan hingga Juni 2022 persepsi publik tentang Polri selalu bagus, diatas penegak hukum lainnya. Setelah kasus Sambo, persepsi publik sempat turun, namun Kapolri bertindak memerintahkan jajarannya untuk bertindak tegas.
Mahfud menekankan reformasi kultural di tubuh polri harus dilakukan dengan penguatan kompetensi teknis, leadership, dan etik. Jika ketiga hal tersebut dapat berjalan maka presisi akan jalan. “Presisi juga akan optimal jika fungsi pengawasan berjalan dengan baik dari internal dan eksternal,” paparnya.
Amnesty International Indonesia sebelumnya telah menyerukan kasus pembunuhan terhadap Brigadir Nopriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J menjadi momen penguatan akuntabilitas Polri. Tercatat periode 2018-2022 ada 38 kasus pembunuhan di luar hukum yang ditengarai dilakukan oleh aparat kepolisian atau aparat gabungan TNI/Polri di Papua.
Dari puluhan kasus itu hanya segelintir yang hasil investigasinya dibuka kepada publik, apalagi yang berlanjut sampai pengadilan. Amnesty International juga mencatat dugaan penggunaan kekuatan berlebihan oleh kepolisian. Misalnya, dalam rangkaian demonstrasi tolak Omnibus Law pada bulan Oktober 2020, terjadi sedikitnya 402 kasus kekerasan polisi di 15 provinsi.