Sidang lanjutan uji materi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang kembali digelar di Mahkamah Konstitusi (MK), Senin (22/9). Perkara Nomor 112/PUU-XXIII/2025 ini diajukan oleh Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), serta 19 pemohon lainnya.
Dalam kesempatan tersebut, Pemohon menghadirkan Liborius Kodai Moiwend dari Kampung Wogekel, Distrik Ilwayab, Kabupaten Merauke. Ketua Marga Moiwend itu mengaku sebagai korban Program Lumbung Pangan Nasional (food estate) yang menjadi bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN). Ia menuturkan proyek tersebut dijalankan tanpa adanya dialog dengan masyarakat adat setempat.
“Pertama kali PSN masuk tidak pernah duduk dengan tuan dusun. Mereka masuk seperti pencuri,” ungkap Liborius di Ruang Sidang MK, Senin (22/9).
Baca Juga:
Ia menceritakan bahwa pada 12 Agustus lalu, sekitar 300 ekskavator didatangkan melalui pelabuhan milik perusahaan perikanan untuk mendukung pengerjaan proyek. Menurutnya, PSN Lumbung Padi Nasional justru merusak hutan, rawa, dan lahan yang selama ini menjadi sumber penghidupan masyarakat. Upaya perlawanan dengan melakukan pemalangan tidak berhasil menghentikan aktivitas pembukaan lahan karena justru dikawal aparat TNI.
“Jadi, mereka bongkar hutan, ada TNI. Masyarakat kami tidak bisa berbuat apa-apa, rawa hutan semua dihancurkan oleh PSN ini,” ujarnya.
Liborius menegaskan penolakannya terhadap proyek tersebut. Ia menuturkan tanah yang selama ini dijaga masyarakat dibongkar, sehingga warga setempat tidak lagi dapat mencari makan maupun air di kawasan itu. Ia juga menyinggung kunjungan Gubernur Papua Selatan dan Bupati ke lokasi PSN.
“Mereka bilang panen raya, padahal itu bohong. Bukan panen raya, itu tipu,” katanya.
Sementara itu, saksi dari pihak pemerintah menyampaikan pandangan berbeda. Syamsuddin, warga yang terdampak PSN Rempang Eco City, mengaku justru merasakan manfaat dari proyek tersebut. Ia menuturkan awalnya ikut menolak dan berdemonstrasi, namun kemudian merasakan keuntungan berupa rumah, tanah, dan sertifikat hak milik.
