Upaya sejumlah aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Jakarta dan berbagai daerah untuk menghadang keikutsertaan 'orang-orang' partai politik sebagai anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) akhirnya berhasil. Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan pengujian UU No.15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu yang mereka ajukan.
"Mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian," ujar Ketua Majelis Hakim Konstitusi Mahfud MD saat membacakan putusan di ruang sidang MK, Jakarta, Rabu (4/1).
Mahkamah setidaknya menyatakan enam pasal dalam UU Penyelenggara Pemilu tak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan memberikan beberapa penafsiran terhadap pasal-pasal itu. Yakni, Pasal 11 huruf (i), Pasal 85 huruf (i), Pasal 109 ayat (4) huruf c, d, dan e, serta Pasal 109 ayat (11).
Mahkamah menilai keanggotaan KPU yang berasal dari parpol bertentangan dengan Pasal 22E ayat (5) UUD 1945. Ketentuan ini berbunyi 'Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri'.
"Artinya, kemandirian yang dimiliki oleh KPU, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 adalah kemandirian yang tidak memihak kepada parpol atau kontestan manapun karena KPU adalah lembaga penyelenggara pemilu dan partai politik adalah peserta pemilu," jelas Hakim Konstitusi Hamdan Zoelva saat membacakan pendapat Mahkamah.
UU Penyelenggara Pemilu ini membolehkan 'orang-orang' parpol mendaftarkan diri sebagai anggota KPU asalkan ketika mendaftar mereka harus mengundurkan diri dari keanggotaan parpol. Aturan ini diatur dalam Pasal 11 huruf (i) dan Pasal 85 huruf (i) UU tersebut. Namun, Mahkamah menilai mundur dari parpol ketika mendaftar sebagai anggota KPU tidak cukup.
Mahkamah menafsirkan dua pasal ini harus dimaknai bahwa pengunduran diri yang dimaksud setelah melewati rentang waktu lima tahun. "Sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun telah mengundurkan diri dari keanggotaan parpol pada saat mendaftar sebagai calon," demikian bunyi amar putusannya.