Anggota Komisi XI DPR RI Kemal Azis Stamboel menilai adanya kemunduran secara konsisten dalam pengelolaan sektor migas nasional terkait asumsi target lifting minyak 910-940 ribu barel per hari pada 2013. Pasalnya, dalam beberapa tahun terakhir target pencapaian lifting minyak selalu tidak mampu memenuhi target yang telah ditetapkan.
“Penentuan target sebesar 910-940 ribu barel per hari pada APBN 2013 dikhawatirkan tidak akan mampu dicapai,” ujar Kemal, Jumat (25/5).
Menurutnya, permasalahan mendasar seperti sumur tua, rendahnya investasi dan hubungan kelembagaan antar pengelola dan pemerintah selalu menjadi lingkaran jebakan yang tidak terselesaikan hingga saat ini. Terkait asumsi harga minyak, di mana pemerintah menentukan pada rentang 100-120 dolar AS per barel, Kemal melihat cukup realistis dengan mempertimbangkan dinamika harga minyak dunia saat ini dan tren ke depan.
Oleh karena itu, ia mendesak pemerintah untuk melakukan terobosan baru untuk dapat mencapai target ini. Selain harus mengatasi permasalahan klasik seperti unplanned shutdown, kerusakan fasilitas produksi, tumpang tindih dan lambatnya pembebasan lahan, serta laju penurunan produksi alamiah.
Pemerintah juga harus membenahi iklim investasi di sektor hulu secara progresif serta meningkatkan upaya eksplorasi ladang baru terutama melalui kegiatan survey umum, termasuk dengan mengevaluasi secara serius BP Migas dan amandemen UU No. 22 Tahun 2001.
Selain itu, pencepatan rencana pengembangan lapangan baru maupun lapangan idle dan penambahan fasilitas produksi sehingga dapat berjalan dengan baik dan tepat waktu. “Kegiatan survey umum dan eksplorasi migas dapat ditingkatkan agar cadangan terbukti dapat meningkat dan 'Reserve Replacement Ratio' (RRR) minyak bumi nasional dapat mendekati level 100 persen,” katanya.
Di samping itu, pihaknya juga mendesak audit atas lifting yang sahih dan dikontrol secara ketat melalui real time monitoring sehingga dapat dilakukan antisipasi secara dini atas kegagalan pemenuhan target. Selain itu juga serius meminta pemerintah untuk lebih transparan mengungkap biaya cost recovery yang angkanya terus meningkat secara tajam.