Selasa, 28 August 2012

Modus Korupsi Kepala Desa

Anggaran desa disulap untuk membeli aset pribadi.
ant


 


Anggapan korupsi sudah mengakar, mungkin ada benarnya. Hal itu bisa dibuktikan dengan ditetapkannya mantan Kepala Desa (Kades) Rintik, Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara Kalimantan Timur, berinisial Mhz sebagai tersangka.




Kapolres Penajam Paser Utara, AKBP Sugeng Utomo menyatakan Mhz diduga menggunakan Alokasi Dana Desa 2009, sebesar Rp480,6 juta untuk kepentingan pribadi.




Modus yang digunakan tersangka, membentuk Lembaga Perkreditan Desa (LPD) tidak sesuai dengan Peraturan Desa (Perdes), serta menggunakan dana tersebut untuk membeli kendaraan roda empat jenis "pick up" dan kebutuhan lainnya.




"Tersangka membentuk LPD Wahyu Lestari, padahal dalam Perdes itu harusnya membentuk LPD Usaha Taka," katanya, Selasa (28/8).




Dia menguraikan Desa Rintik menerima ADD tahun 2009 sebesar Rp1,5 miliar dari APBD Kabupaten. Lalu digunakan untuk belanja rutin sebesar Rp538,88 juta, pemberdayaan masyarakat Rp961,2 juta, serta belanja pembangunan fisik dan nonfisik termasuk untuk simpan pinjam Rp480,6 juta.




Pada 14 Desember 2009 dilakukan pencairan Rp600 juta dan 31 Desember kembali dilakukan pencairan keempat sebesar Rp450 juta. Dana Rp450 juta juga termasuk untuk dana simpan pinjam.




Kemudian, kata Kapolres, dana ini harusnya digunakan untuk LPD Usaha Taka, tetapi ternyata tidak digunakan untuk LPD tersebut. Malah tersangka membentuk LPD Wahyu Lestari yang dikelola sendiri oleh yang bersangkutan.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua