Jumat, 08 February 2013

PTUN Tangguhkan Keputusan Audit BPKP Kasus Indosat

Konsekuensinya, audit kerugian negara dalam kasus Indosat dan IM2 tidak dapat digunakan sebagai bukti.
NOVRIEZA RAHMI
PTUN Jakarta. Foto: Sgp


PTUN mengabulkan permohonan provisi mantan Direktur Utama PT Indosat Mega Media (IM2) Indar Atmanto. Dalam putusan provisi, majelis hakim yang diketuai Bambang Heryanto memerintahkan penundaan pelaksanaan Surat Deputi Kepala BPKP Bidang Investigasi No.SR-1024/D6/01/2012 sampai ada putusan berkekuatan hukum tetap.


Surat Keputusan tertanggal 9 November 2012 itu berisi mengenai laporan hasil audit dalam rangka perhitungan kerugian negara atas dugaan tindak pidana korupsi pembangunan jaringan frekuensi radio 2.1 GHz/3G oleh PT Indosat Tbk dan IM2. Dari hasil penghitungan, BPKP menyatakan kerugian negara senilai Rp1,3 triliun


Kuasa hukum Indar, Erick S Paat meminta Deputi Kepala BPKP Bidang Investigasi dan Tim BPKP yang melaksanakan penghitungan kerugian negara menghormati putusan hakim. “Konsekuensinya, surat itu tidak boleh digunakan dan tidak boleh diapa-apakan dulu. Apalagi dijadikan sebagai bukti (kerugian negara),” katanya, Kamis (7/2).


Erick menjelaskan, dalam pertimbangannya, majelis menganggap penggugat perlu diberi perlindungan sebelum pemeriksaan memasuki pokok perkara. Majelis juga mengkhawatirkan dampak terhadap pelaksanaan layanan jasa telekomunikasi (untuk kepentingan publik) apabila pelaksanaan surat itu tidak ditunda pelaksanaannya.


Selain itu, majelis mempertimbangkan surat-surat yang disampaikan Menkominfo kepada Kejaksaan Agung dan Joint Statement yang dikeluarkan oleh Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel). Surat-surat tersebut menyatakan tidak ada satu ketentuan pun yang dilanggar dalam pelaksanaan kerjasama antara IM2 dan Indosat.


Kerjasama penyelanggaraan internet 3G di frekuensi 2.1 GHz antara Indosat dan anak usahanya IM2 dinyatakan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) telah sesuai aturan yang berlaku. Untuk menjelaskan dasar aturan, Kemenkominfo telah mengirim surat resmi kepada Jaksa Agung pada Selasa, 13 November 2012.


Erick mengungkapkan, surat bernomor T684/M.KOMINFO/KU.O4.01/11/2012 itu juga ditembuskan kepada Presiden, Menkopolhukam, Kepala BPKP, dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Dalam suratnya, Menkominfo Tifatul Sembiring menyatakan bentuk kerjasama Indosat dan IM2 telah sesuai peraturan perundang-undangan.

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua