Selasa, 13 August 2013

Menyoal Legalitas Patungan Usaha Ustaz Yusuf Mansur Oleh: Bimo Prasetio *)

Catatan Redaksi:
Artikel Kolom ini adalah tulisan pribadi Penulis, isinya tidak mewakili pandangan Redaksi Hukumonline


Bagaimana dengan izin usaha dari PT itu nanti? Tentunya harus disesuaikan dengan maksud dan tujuan perseroan itu sendiri. Misalnya, dalam hal akan bertindak sebagai kontraktor, maka haruslah memiliki Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK), dan sebagainya.


Tugas dan Pengawasan OJK

Di sisi lain, media seharusnya tidak lantas menuding OJK kecolongan karena tidak mengawasi perkembangan investasi PU oleh Ustaz YM. Karena sejatinya, Patungan Usaha belum menjadi bagian dari tugas pengawasan OJK jika belum menjadi perusahaan publik dan juga tidak ada pengaduan dari amsyarakat terhadap bisnis PU tersebut.


Merujuk pada tugas OJK yang diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan:


Pasal 5

OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.


Pasal 6

OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:


a)     kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan;

b)     kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan

c)     kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.


 


Dari uraian di atas, terlihat gerakan PU bukan merupakan Jasa Keuangan di sektor Perbankan, Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaandan lembaga Jasa Keuangan Lainnya.


Jika kegiatan Patungan Usaha dinilai sebagai Lembaga Jasa Keuangan karena mengumpulkan dana di masyarakat, maka harus dicermati dahulu Pasal 1 ayat (10), menjelaskan mengenaiLembaga Jasa Keuangan Lainnya. Adapun tindakan OJK yang telah memberikan edukasi dan juga pengarahan kepada Ustaz Yusuf Mansur ini patut diapresiasi. Dengan demikian, publik menjadi lebih awas dan juga melek hukum.


Penyempurnaan PU

Dapat dipahami, apa yang dilakukan Ustaz YM melalui Patungan Usaha dibangun dari paradigma dasar bahwa untuk mencapai kesejahteraan hakiki secara material dan spiritual (al-falah), dan menjunjung tinggi nilai kebersamaan dalam memperoleh manfaat (sharing economics) sehingga menimbulkan dan memberi manfaat kepada sesama.


Sebagaimana diberitakan, bisnis PU ini disarankan oleh OJK untuk menjadi perusahaan publik. Dalam hal,Gerakan Patungan Usaha akan bertransformasi menjadi Perusahaan Publik sebagaimana saran dari OJK, maka persyaratan yang harus dipenuhi haruslah merujuk pada ketentuan Peraturan OJK IX.A.1 tentang ketentuan umum pengajuan pernyataan pendaftaran dan IX.B.1 tentang pedoman mengenai bentuk dan isi pernyataan pendaftaran perusahaan publik.


Kasus serupa pernah ditempuh oleh Cipaganti, yang sebelumnya melakukan pengumpulan dana masyarakat melalui koperasi, yang kemudian menjadi perusahaan publik dan melepas 40% sahamnya kepada publik. Beberapa kelebihan menjadi perusahaan yang Go public adalah:

1.    Perusahaan dapat meningkatkan Likuiditas dan memungkinkan para pendiri perusahaan untuk menikmati hasil yang mereka capai. Dan semakin banyak investor yang membeli saham tersebut, maka semakin banyak  modal yang diterima perusahaan dari investor luar.

2.    Para pendiri perusahaan dapat melakukan diversifikasi untuk mengurangi resiko portofolio mereka.

3.    Memberi nilai suatu perusahaan. Suatu perusahaan dapat dinilai dari harga saham dikalikan dengan jumlah lembar saham yang dijual dipasaran.

4.    Perusahaan dapat melakukan merger ataupun negosiasi dengan perusahaan lainnya dengan hanya menggunakan saham.

5.    Meningkatkan potensi pasar. Banyak perusahaan yang merasa lebih mudah untuk memasarkan produk dan jasa mereka setelah menjadi perusahaan Go Public atau Tbk.


Sebagai saran dan masukan, niat baik dan juga pengembangan kerjasama secara syariah tentunya tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Oleh karena itu, perlu dilakukan penyempurnaan dari bisnis investasi Patungan Usaha agar lebih memberikan kepastian hukum kepada seluruh pihak.


Penyempurnaan dimaksud antara lain perlu dilakukan terhadap pemilihan badan hukum sebagai entitas bisnis, bentuk kerjasama investasi, akad dan pendokumentasiannya, agar diperhatikan tidak hanya dari sisi materiil saja, namun juga secara formil. Tak lupa izin usaha yang relevan dengan maksud dan tujuan perusahaan.


 


*Konsultan Hukum Bisnis dan Investasi/Pengelola Blog www.strategihukum.net


 

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua