Senin, 25 April 2016

IKADIN Desak KPK Tempatkan Personel di MA

IKADIN siap memberikan data yang mendukung adanya praktik mafia peradilan kepada KPK.
RIA/ASH
Ikadin (Ikatan Advokat Indonesia). Foto: Sgp

Penetapan tersangka Panitera/Sekretaris (Pansek) Pengadilan Negeri Jakarta Pusat oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa waktu lalu menimbulkan reaksi dari berbagai kalangan, termasuk juga di dalamnya organisasi profesi advokat Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN).
 
Disusul dengan adanya di kantor dan kediaman Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi yang disebut-sebut KPK memiliki keterkaitan dengan kasus Edy, IKADIN meminta KPK untuk mengusut tuntas dugaan kasus korupsi yang terjadi di lembaga peradilan tertinggi tersebut. IKADIN mendesak KPK untuk menempatkan personelnya di MA guna mengawasi seluruh langkah yang diambil MA.
 
“Penempatan personel KPK di kantor MA sangat diperlukan untuk mengusut tuntas kasus dugaan korupsi yang terjadi di lembaga tersebut. Di samping itu, penempatan personel KPK juga bisa untuk mengantisipasi kejadian serupa,” ungkap Ketua Umum DPP IKADIN Sutrisno dalam rilis yang diterima , Rabu (25/4).
 
Lebih jauh Sutrisno berharap, KPK dapat melakukan penyidikan di badan peradilan pada semua tingkatan, mulai dari Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, sampai MA. “Pasalnya, praktik mafia peradilan tidak akan selesai jika tidak dilakukan penyelidikan secara menyeluruh,” imbuhnya.
 
Merujuk pada laporan beberapa anggota IKADIN di berbagai daerah, Sutrisno menyebutkan praktik mafia peradilan kini kian marak dan membabi buta. Ia juga mengatakan bahwa praktik ini sebenarnya sudah berjalan lama, namun memang baru-baru ini saja hal tersebut bisa dikemukakan kepada publik.
 
“Praktik mafia peradilan di Mahkamah Agung sudah berjalan lama tapi baru dalam beberapa bulan terakhir ini saja bisa terungkap dengan ditangkapnya dan Edy Nasution yg melibatkan pejabat di Mahkamah Agung RI,” ungkap pria yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Umum DPN PERADI ini.
 

Ketua MA Hatta Ali pun menjadi sasaran yang disalahkan IKADIN atas apa yang terjadi di dalam lembaga yang ia pimpin. IKADIN menyebutkan, bahwa praktik yang kini menarik perhatian masyarakat luas merupakan imbas dari lemahnya kinerja sang nahkoda dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja pengadilan di Indonesia.
 
“Mahkamah Agung RI saat ini sudah tidak bisa lagi membendung praktik mafia peradilan, sehingga sudah seharusnya Hatta Ali sebagai Ketua Mahkamah Agung RI untuk mundur dari jabatannya,” ujar Sutrisno.
 
Menurut IKADIN, mundurnya Hatta Ali untuk memperbaiki citra MA sebagai tempat terakhir pencari keadilan. “Apabila pimpinan Mahkamah Agung RI tidak mundur maka citra Mahkamah Agung RI semakin terpuruk. Banyak masyarakat pencari keadilan yang tidak percaya lagi kepada proses peradilan di tingkat kasasi,” lanjutnya
 
Makanya, solusi yang saat ini dirasa IKADIN paling tepat adalah dengan menempatkan personel Agus Rahardjo Cs di MA. IKADIN berharap KPK bisa menyelesaikan kasus yang ada hingga ke tingkat pejabat yang lebih tinggi di lingkungan MA dan tidak berhenti hanya di sekretaris saja. Di samping itu, IKADIN menyatakan siap mendukung langkah KPK dalam memberantas korupsi ini sepenuhnya.
 
“IKADIN siap berkerjasama dengan KPK untuk memberikan data mengenai praktik suap dan mafia peradilan di seluruh Indonesia. Kami siap memberikan data valid kepada KPK menyangkut pihak-pihak di Mahkamah Agung RI yang bisa memainkan putusan perkara dengan menerima suap dari pihak-pihak yang berperkara,” lanjutnya.
 
Dimintai tanggapan terkait hal-hal yang disampaikan oleh IKADIN, Kepala Biro Hukum dan Humas MA Ridwan Mansyur masih enggan berkomentar. “Kalau masalah itu saya tidak bisa komentar dulu. Tanya Pak Suhadi dulu, Mas. Aku baru rapat di Menko Perekonomian terkait ,” begitu ungkap Ridwan saat dihubungi.
Edy Nasution

penggeledahan

hukumonline





Andri Tristianto Sutrisna

Ketua MA Mundur










ease doing business

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua