Selasa, 01 November 2016

Mengintip Tata Cara Pendaftaran Merek dalam UU Merek dan Indikasi Geografis

Khusus merek berupa bentuk tiga dimensi, label merek dilampirkan dalam bentuk karakteristik dari merek tersebut. Sedangkan terhadap merek berupa suara, maka label merek yang dilampirkan berupa notasi dan rekaman suara.
RFQ

Bagi Anda yang ingin mendaftarkan merek sebuah produk, cobalah membuka aturan teranyar tentang Merek dan Indikasi Geografis. Ya, Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Merek dan Indikasi Geografis telah resmi disahkan menjadi UU pekan lalu di DPR. Sejumlah aturan tata acara pengajuan hak merek pun kembali diatur sebagai langkah memudahkan pendaftaran dalam pelayanan bagi pemohon merek. Setidaknya terdapat aturan syarat dan tata acara bagi pemohon permohonan pendaftaran merek.
 
Ketua Pansus RUU Merek dan Indikasi Geografis Desy Ratnasari mengatakan UU No.15 Tahun 2001 tentang Merek belakangan belum memberikan jaminan kepastian hukum. Soalnya, betapa rumitnya mekanisme pendaftaran indikasi geografis dan persyatan yang belum sepenuhnya dipahami masyarakat. Nah, bila mengacu sistem pendaftaran merek internasional yakni ‘protokol madrid’ menjadi saran mudah bagi pelaku usaha yang akan mendaftarkan merek di luar negeri serta dengan biaya terjangkau.
 
Dalam UU Merek dan Indikasi Geografis setidaknya mengatur mekanisme pendaftaran dengan sederhana dan efeisien. Antara lain permohonan pendaftaran merek diajukan oleh pemohon. Setidaknya, dapat diwakilkan oleh kuasa pemohon kepada pihak menteri secara elektronik, atau non elektronik dalam bahasa Indonesia. Dalam permohonan, wajib mencantumkan waktu. Mulai tanggal, bulan dan tahun permohonan.
 
Kemudian, disertakan identitas pemohon secara lengkap. Begitu pula dengan identitas dan alamat kuasa pemohon, bila diwakilkan. Selain itu mencantumkan warna, bila permohonan menggunakan unsur warna. Begitu pun nama negara dan tanggal permintaan merek. Serta, uraian jenis produk barang atau jasa dan dilampiri label merek juga bukti pembayaran biaya. Biaya permohonan pendaftaran merek ditentukan sesuai dengan per kelas barang dan/ atau jasa.
 
Khusus merek berupa bentuk tiga dimensi, label merek dilampirkan dalam bentuk karakteristik dari merek tersebut. Sedangkan terhadap merek berupa suara, maka label merek yang dilampirkan berupa notasi dan rekaman suara. Tak kalah penting, permohonan pendaftaran merek wajib dilampiri dengan surat pernyataan kepemilikan merek yang dimohonkan pendaftarannya.
 
Khusus permohonan diajukan lebih dari satu pemohon secara bersama-sama, maka berhak atas merek tersebut. Oleh sebab itu, semua nama pemohon dicantumkan dengan memilih salah satu alamat sebagai alamat pemohon. Sedangkan permohonan ditandatangani oleh salah satu dari pemohon yang berhak atas merek tersebut dengan melampirkan persetujuan tertulis dari para pemohon yang diwakilkan.
 
Bila salah seorang atau sekian pemohon merupakan warga negara asing dan badan hukum asing berdomisili di negara luar, maka wajib diajukan melalui kuasanya. Sedangkan permohonan pendaftaran merek diajukan bersama-sama, maka surat kuasa ditandatangani oleh semua pihak yang berhak atas merek tersebut.
 
UU pun mengatur permohonan lebih dari satu kelas barang dan/atau jasa dapat diajukan dalam satu permohonan. Selain itu dalam permohonan pun mesti menyebutkan jenis barang atau jasa yang termasuk dalam kelas yang dimohonkan pendaftarannya. Nah, ketentuan lebih lanjut  mengenai kelas barang dan/atau jasa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.
 
Sedangkan permohonan terkait dengan administrasi merek diajukan pemohon yang berdomisili di luar wilayah Indonesia maka wajib diajukan melalui kuasanya. Nah, pemohon pun wajib menyatakan  dan memilih alamat kuasa sebagai domisili hukum di Indonesia.
 
“Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata acara permohonan sebagimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 6 diatur dengan Peraturan Menteri,” demikian bunyi Pasal 8 UU Merek dan Indikasi Geografis.








(Baca Juga: RUU Merek dan Indikasi Geografis Disetujui Jadi UU, Ini Penjelasan DPR)







(Baca Juga: Menkumham: UU Merek Indikasi Geografis Tumbuhkan UMKM)

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua