Selasa, 08 November 2016

Menaker Imbau TKI Gunakan Jalur Resmi

Pemerintah mengklaim telah menjalin kerjasama dengan pemerintah Malaysia untuk mempermudah dan fasilitasi kepulangan TKI non prosedural.
ADY
Buruh memanfaatkan layanan untuk TKI. Foto: SGP
Peristiwa tragis kembali menimpa TKI  awal pekan lalu. Sebuah kapal yang mengangkut hampir 100 orang, sebagian disinyalir sebagai TKI tenggelam di perairan Batu Besar, Batam, Rabu (02/11). Menteri Ketenagakerjaan, M Hanif Dhakiri, menyesalkan insiden tersebut, apalagi sampai puluhan korban tewas.
 
Atas peristiwa tersebut Hanif menegaskan agar buruh migran yang ingin bekerja ke luar negeri atau kembali ke Tanah Air mengikuti prosedur yang berlaku. Dia mengatakan pemerintah telah memberi kemudahan prosedur dan proses kepulangan TKI. Pemerintah Indonesia dan Malaysia juga sudah menjalin kesepakatan untuk mempermudah dan memfasilitasi kepulangan TKI non-prosedural. Tujuannya, agar TKI pulang menggunakan jalur-jalur resmi dan tidak menggunakan moda transportasi yang beresiko. (Baca juga: Revisi UU PPTKILN, DPR Komitmen Lindungi TKI).
 
Menurut Hanif, TKI yang menggunakan program itu tidak akan dimasukkan ke dalam daftar hitam (blacklist) sehingga bisa kembali bekerja ke Malaysia melalui jalur yang sesuai prosedur. “Jangan pernah berangkat atau pulang dengan jalur illegal. Gunakan selalu jalur resmi. Pemerintah Indonesia sudah bersepakat dengan pemerintah Malaysia mengenai program kepulangan TKI ilegal secara sukarela. Pilihan tersebut bisa dimanfaatkan, jangan ambil resiko dengan jalur ilegal,” tegas hanif dalam keterangan pers yang diterima hukumonline, Jumat (04/11).
 
Kementerian Ketenagakerjaan mengidentifikasi kapal nahas itu mengangkut 98 penumpang dan 3 ABK. Penumpang yang disinyalir sebagai TKI non-prosedural itu bertujuan untuk pulang dari Malaysia ke Indonesia. Kapal berangkat dari pelabuhan liar di daerah Johor, Malaysia menuju Nongsa, Batam. Kapal menghantam karang, hilang keseimbangan dan tenggelam di perairan Tanjung Bemban, Batu Besarm Batam, Rabu (02/11) sekitar 05.15WIB.
 
Sampai Jumat (04/11), ditemukan 54 korban meninggal, 41 selamat dan 6 masih hilang. Sebanyak 38 korban selamat ditampung di pantai rehabilitasi sosial Nilam Suri, Nongsa. Tim DVI Polda Kepulauan Riau berhasil mengidentifikasi 8 dari 54 korban meninggal.
 
Dirjen Binapenta Kementerian Ketenagakerjaan, Herry Sudarmanto, memberikan langsung santunan kepada sebagian korban yang selamat dan dua orang nelayan yang membantu menyelamatkan para korban. “Kami juga berikan uang saku kepada 14 orang korban yang selamat,” katanya dalam rilis yang diterima hukumonline, Minggu (06/11).
 
Herry mengatakan tim Basarnas masih melakukan pencarian terhadap 6 korban hilang. Cuaca buruk menjadi kendala yang dihadapi tim. Jika enam korban itu sudah ditemukan, selanjutnya dinas tenaga kerja kota Batam dan tim akan menghubungi keluarga korban untuk proses pemulangan jenazah.
 
Sampai Minggu, (06/11) tercatat masih ada 14 korban yang berada di penampungan. Belasan korban itu menurut Herry masih diperlukan keterangannya untuk menjelaskan kepada Polda Kepulauan Riau perihal tenggelamnya kapal tersebut.
Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua