Rabu, 18 January 2017

Klausula Larangan Iklan Rokok Masih Bisa Berubah

Masih panjang prosesnya dan perlu harmonisasi.
ADY
Ilustrasi larangan merokok di Jakarta. Foto: HOL/SGP

RUU Penyiaran –perubahan atas   tentang Penyiaran— memasukkan klausula larangan iklan rokok di televisi dan radio. Klausula larangan itu mendapat apresiasi dari sejumlah kalangan. Sebaliknya, ada juga yang mengingatkan klausula itu belum tetap dalam arti masih mungkin berubah. (Baca juga: ).
 
Anggota Komisi I DPR Bobby Adhityo Rizaldi, misalnya, mengingatkan larangan iklan rokok di televisi dan radio itu masih sebatas wacana. Awalnya, memang ada klausula pembatasan iklan rokok. Belakangan, klausula berubah menjadi pelarangan. Namun, itu pun masih mungkin berubah dalam proses pembahasan.
 
“RUU Penyiaran ini masih panjang prosesnya, perlu dilakukan harmonisasi dan sinkronisasi di Baleg,” kata politisi Partai Golkar itu dalam diskusi yang diselenggarakan sebuah stasiun radio di Jakarta, Rabu (18/1)
 
Menurut Bobby setelah dibahas di Baleg, RUU Penyiaran baru bisa dibahas DPR dan Pemerintah. Dalam pembahasan itu nanti para pemangku kepentingan akan diminta masukan. Prinsipnya, DPR akan menerima semua masukan terkait RUU tersebut baik pihak yang menginginkan pelarangan atau pembatasan iklan rokok. “Kami mau UU ini bagi semua,” urai politisi Golkar itu.
 
Menurut Bobby, DPR menargetkan pembahasan RUU Penyiaran selesai tahun ini. Apalagi RUU itu sudah mengendap terlalu lama di DPR, hampir dua periode.
 
Ketua Umum Aliansi Masyarakat Tembakau Indonesia, Budidoyo, mengingatkan Pemerintah dan DPR berhati-hati membahas ketentuan pelarangan iklan rokok. Sebab, industri rokok berkontribusi besar bukan saja kepada petani tembakau tapi juga pendapatan negara. Sampai saat ini industri rokok di Indonesia masih legal dan harus diposisikan setara dengan industri lainnya. (Baca juga: ).
 
Menurut Budidoyo regulasi yang ada saat ini untuk membatasi iklan rokok seperti Peraturan Pemerintah (  tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan sudah cukup baik. Dia melihat industri rokok sudah mematuhi peraturan itu. “Kami sepakat iklan rokok dibatasi sebagaimana PP No. 109 Tahun 2012 itu,” tukasnya. (Baca juga: ).
 
CEO Ads Tensity, Atmaji Sapto Anggoro, mencatat pendapatan negara yang berasal dari cukai tembakau menempati urutan nomor 4. Walau menyadari rokok berdampak bagi kesehatan, tapi Pemerintah perlu memperhatikan kontribusi industri rokok terhadap pendapatan negara.
 
Sapto menghitung industri rokok masuk 10 besar daftar industri yang mengalokasikan anggaran besar untuk iklan di televisi. Biasanya perusahaan rokok mengalokasikan 40 persen dari total biaya produksi untuk kegiatan iklan. “Iklan rokok di televisi selalu tinggi, biasanya pada posisi enam besar,” ucapnya.
 
Jika iklan rokok itu dilarang, Sapto khawatir pelarangan iklan rokok menyebabkan industri rokok turun langsung melakukan pendekatan ke masyarakat. Anggaran yang tadinya dialokasikan untuk iklan digunakan industri rokok untuk melakukan promosi dengan cara mendanai kegiatan masyarakat. Dia khawatir yang terjaring promosi itu bukan saja kaum muda tapi anak-anak.
UU No. 32 Tahun 2002RUU Penyiaran Larang Iklan Rokok di TV dan Radio





win-win solution



Kenaikan Tarif Cukai Diyakini Tak Mengurangi Jumlah Perokok

PP) No. 109 Tahun 2012Smoke Free Jakarta Dukung Pergub Larangan Reklame Rokok





Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua