Selasa, 14 March 2017

5 Catatan Buruh Terhadap Struktur dan Skala Upah

Pemerintah sedang menyusun panduan tentang struktur dan skala upah. Paling lambat Oktober 2017 sudah harus terbit.
ADY TD ACHMAD
Ilustrasi demo buruh di Jakarta. Foto: RES
Peraturan Pemerintah (PP) No. 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan mengamanatkan ketentuan struktur dan skala upah diatur lebih lanjut melalui Peraturan Menteri. Hingga hari ini, peraturan dimaksud masih terus digodok. Beleid tentang struktur dan skala upah itu penting diperhatikan. Mengapa?
 
Ingat, ada ancaman sanksi bagi pelaku usaha yang belum menyusun dan menerapkan struktur dan skala upah berdasarkan PP Pengupahan. Jangka waktu yang diberikan kepada perusahaan untuk menyusun struktur dan skala upah itu paling lama 2 tahun sejak PP Pengupahan diundangkan yakni 23 Oktober 2017. Masalahnya, hingga kini petunjuk teknis penyusunan struktur dan skala upah belum juga terbit. (Baca juga: Segera Terbit! Pemerintah Siapkan Panduan Struktur dan Skala Upah).
 
Kasubdit Standarisasi dan Fasilitasi Pengupahan Kementerian Ketenagakerjaan, Dinar Titus Jogaswitani, mengatakan Permenaker tentang Struktur dan Skala Upah sampai saat ini belum terbit. Dia memperkirakan peraturan itu akan terbit dalam waktu dekat karena pembahasannya sudah selesai. “Dalam waktu dekat akan terbit, saat ini posisinya sudah di meja Menteri Ketenagakerjaan,” pungkasnya.
 
Presiden Asosiasi Pekerja (Aspek) Indonesia sekaligus anggota LKS Tripartit Nasional (Tripnas) unsur buruh, Mirah Sumirat, mengatakan belum ada pembahasan di LKS Tripnas mengenai rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) tentang Struktur dan Skala Upah. Ketentuan struktur dan skala upah masih merujuk pada Kepmenakertrans No. 49 Tahun 2004 tentang Ketentuan Struktur dan Skala Upah.
 
“Yang digunakan saat ini masih ketentuan yang lama, Kepmenaker No. 49 Tahun 2004. Belum ada Permenaker yang baru,” katanya ketika dihubungi di Jakarta, Senin (13/3). (Baca juga: Tak Punya Struktur-Skala Upah? Ini Sanksi Bagi Perusahaan).
 
Terpisah, Sekjen OPSI, Timboel Siregar, mencatat sedikitnya 5 hal yang perlu dicerimati dalam menyusun Permenaker Struktur dan Skala Upah. Pertama, penyusunan struktur dan skala upah harus dibuat berdasarkan sektor usaha. Misalnya untuk perusahaan mikro dan kecil dibuat secara sederhana. Bagi perusahaan menengah dan besar, struktur dan skala upah bisa dibuat lebih rumit karena jenis jabatannya lebih banyak.
 
Kedua, struktur dan skala upah wajib disusun oleh semua perusahaan termasuk perusahaan alih daya (outsourcing). Kemudian, wajib melampirkannya pada saat mendaftarkan atau memperpanjang izin operasional ke Dinas Tenaga Kerja. (Baca juga: Apindo: Outsourcing Harus Melindungi Hak Pekerja).
 
Permenaker yang sedang disusun perlu mewajibkan perusahaan alih daya  memberikan struktur dan skala upah kepada perusahaan pengguna jasa outsourcing (user). “Dengan begitu ada kepastian bagi buruh outsourcing yang bekerja lebih dari satu tahun untuk mendapat upah di atas upah minimum,” urai Timboel.
 
Ketiga, struktur dan skala upah itu seharusnya wajib dilampirkan  perusahaan yang ingin mendaftarkan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) ke Dinas Tenaga Kerja. (Baca juga: Perbedaan Memperpanjang dan Memperbaharui dalam PKWT).

Keempat, pemberi kerja wajib memberitahukan struktur dan skala upah kepada seluruh pekerja di perusahaannya, baik buruh berstatus tetap, maupun pekerja kontrak dan pekerja harian. Penyebaran informasi struktur dan skala upah ini penting agar perusahaan transparan.

Kelima, jika definisi struktur upah itu merupakan susunan tingkat upah dari paling rendah sampai tinggi atau sebaliknya, Timboel mengusulkan agar dibuat rasio upah berdasarkan jenis dan sektor usaha. Rasio upah penting untuk mendorong terciptanya ‘demokratisasi upah’ ti tempat kerja sehingga tidak terjadi kesenjangan upah yang sangat tinggi.
 
Timboel mendesak pemerintah segera menerbitkan Permenaker tentang Struktur dan Skala Upah. Itu perlu dilakukan agar perusahaan punya waktu yang cukup untuk menyusun struktur dan skala upah sebagaimana amanat Permenaker tersebut.
Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua