Jumat, 05 May 2017

Advokat Harus Ikut Menggerakkan Forum Arbitrase

Pengusaha juga inginkan penyelesaian sengketa yang efisien dan efektif.
MUHAMMAD YASIN
Ketua Umum DPN Peradi, Fauzie Yusuf Hasibuan saatmenyampaikan orasi di Makassar, Jum'at (05/5). Foto: MYS

Ketua Dewan Pimpinan Pusat Perhimpunan Advokat Indonesia (DPN Peradi), Fauzie Yusuf Hasibuan, mengajak seluruh advokat untuk ikut mengubah paradigma penyelesaian sengketa harus selalu melalui engadilan. Advokat harus mendorong alternatif-alternatif penyelesaian sengketa seperti arbitrase.
 
Berdasarkan Pasal 1 angka 1 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. (Baca juga: ).
 
“Pilihan-pilihan itu harus kita yang menggerakkan,” ujarnya saat membuka acara seminar internasional tentang arbitrase yang diselenggarakan DPN Peradi dan DPC Peradi Makassar di Makassar, Jum’at (05/5). “Advokat harus melakukan revolusi berpikir dalam menyelesaian sengketa bisnis,” sambung pria bergelar doktor ilmu hukum itu.
 
Seminar internasional tentang arbitrase itu dihadiri sekitar 350 peserta terdaftar, terdiri dari para advokat dari Sulawesi Selatan dan beberapa daerah lain, pengusaha, notaris, dan akademisi. Andi Maksim Akib, Ketua Panitia Pelaksana Seminar, mengatakan jumlah peserta di luar perkiraan panitia. “Ini menunjukkan minat yang besar pada masalah arbitrase,” ujarnya. (Baca juga: ).
 
Seminar di Makassar adalah rangkaian kegiatan diskusi yang digelar DPN Peradi bekerjasama dengan beberapa pengurus daerah. Sebelumnya, sudah digelar di Medan, Denpasar, dan Surabaya. (Baca juga: ).
 
Dalam menyelesaian sengketa bisnis, kata Fauzie, ada banyak forum penyelesaian. Selama ini, pengadilan menjadi pilihan konvensional yang digunakan advokat saat membantu kliennya menyelesaikan sengketa bisnis. Ke depan, lanjutnya, sengketa bisnis akan semakin rumit dan advokat seharusnya mengubahnya ikut menggerakkan penyelesaian sengketa bisnis yang lebih efisien dan efektif.
 
Forum penyelesaian arbitrase bukanlah sesuatu yang asing dalam tradisi masyarakat Indonesia, khususnya tradisi berdagang pada masyarakat Makassar. Para pedagang sudah terbiasa menyelesaian sengketa bisnis mereka melalui musyawarah dengan difasilitasi penengah. Pada dasarnya arbitrase juga menyelesaian sengketa bisnis melalui prinsip-prinsip musyawarah yang menguntungkan kedua belah pihak. “Harus ada win-win solution dalam penyelesaian sengketa bisnis,” ujarnya. (Baca juga: ).
 
Pada kesempatan yang sama, Fauzie mengajak advokat meninggalkan forum penyelesaian lewat pengadilan sebagai opsi utama penyelesaian sengketa. Penyelesaian lewat pengadilan seringkali lebih lama, membutuhkan biaya besar, dan berpotensi membuka rahasia bisnis ke publik. Keadilan yang dikejar dalam suatu sengketa tak selamanya ada di pengadilan. “Kita acapkali terkooptasi oleh mimpi keadilan lalu memaksakan setiap perkara masuk pengadilan,” kata Fauzi.
 
Ketua DPC Peradi Makassar, M. Jamil Misbach, menyambut baik ajakan Fauzie. Advokat harus melihat keuntungan atau manfaat yang diberikan oleh forum arbitrase dibandingkan penyelesaian lewat pengadilan. Karena itu, advokat perlu meyakinkan klien bahwa forum arbitrase salah satu alternatif yang memberikan keuntungan dalam penyelesaian sengketa bisnis. Ia yakin pengusaha juga menginginkan penyelesaian sengketa yang efektif dan efisien.


UU No. 30 Tahun 1999Kedudukan Arbitase Nasional dan Internasional



Peradi Selenggarakan Seminar Internasional tentang Arbitrase di Makassar

Bolehkah Disepakati Dua Forum Arbitrase dalam Satu Perjanjian?



Perhatikan 5 Hal Berikut Sebelum Menempuh Arbitrase



Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua