Rabu, 09 Agustus 2017

Presiden AACC yang Baru Bakal Perluas Keanggotaan

Rauf memuji kepemimpinan AACC di bawah kepemimpinan Arief Hidayat karena telah banyak melakukan perubahan.
Aida Mardatillah
Presiden AACC Arief Hidayat didampingi Sekjen MK Indonesia Guntur Hamzah saat memimpin rapat Board of Members Meeting di Hotel Alila, Solo, Selasa (8/8). Foto:AID

Pertemuan Board of Members Meeting (BoMM), dewan Association of Asian Constitutional Court and Equivalent Institutions (AACC) secara aklamasi memilih MK Malaysia menjadi Presiden AACCperiode 2017-2019. Presiden MK se-Asia yang baru, Rauf Sharif menyampaikan ucapan terima kasih kepada Indonesia.  
 
“Seharusnya Malaysia menjadi Presiden tahun lalu, tetapi belum bisa makanya Indonesia yang menjabat kembali,” katanya di Hotel Alila, Solo, Selasa (8/8/2017).
 
Ucapan terima kasih disampaikan Raus lantaran Indonesia telah bersedia melanjutkan posisi Presiden AACC yang semestinya berakhir pada Agustus 2016 lalu. Rauf dengan tegas menyatakan Malaysia telah siap mengemban amanah tersebut. “Tetapi tahun depan kami sudah menerima dengan rasa bahagia Malaysia dipercaya menjadi Presiden yang baru dan menjabat selama dua tahun ke depan," ujar Rauf.
 
Dia menegaskan tongkat kepemimpinan AACC akan dilanjutkan dengan memperbaiki hal-hal yang telah dilakukan Indonesia. Salah satunya mendorong perluasan keanggotaan MK se-Asia ini.
 
"Kita akan terus memperbaiki apa yang sudah dibuat Indonesia selama menjabat dan banyak rancangan yang sudah dibuat Indonesia. Kita akan meneruskan yang sudah dilakukan supaya kita menambah ahli lagi untuk konsititusi dan anggota baru untuk ke AACC," ujarnya.
 
Dalam kesempatan ini, Rauf memuji kepemimpinan Arief Hidayat selama 3 tahun terakhir ini. Menurunya, Asosiasi MK se-Asia ini telah banyak melakukan perubahan di bawah kepemimpinan Arief."Tidak ada kritikan dalam masa kepemimpinan Indonesia. Sebab, telah melakukan kinerjanya yang baik selama menjadi Presiden. Saya sangat berterima kasih kepadanya," katanya. 
 
Sebelumnya, tata cara pemilihan Presiden AACC memiliki beberapa metode yang pada akhirnya dipilih secara Musyawarah Mufakat. Sekretaris Jendral MK Guntur Hamzah mengatakan terkait usulan kepada Board of Meeting Members (BoMM) mengenai cara pemilihan ketua menggunakan pilihan lima metode.
 
Pertama, dengan cara atau secara sukarela. “Sekiranya negara anggota AACC secara sukarela mencalonkan diri menjadi Presiden AACC,” katanya di Hotel Alila, Solo, Senin (7/08/2017).
 
Kedua, menggunakan metode per regional. Ketiga bisa menggunakan . Keempat menggunakan . “Metode ini dinamis, from A to Z atau from Z to E, tergantung bagaimana dinamika pemilihan ketua MK se-Asia nantinya,” katanya.
 
Kelima, pengorganisasian ini bisa tetap berjalan jika tidak ada Presiden AACC karena sudah memiliki Sekretariat Permanen di tiga negara yang dapat mem-. “Jadi, AACC tetap dapat berjalan terus, ini pilihan terakhirnya. Hal ini juga telah tertuang dalam Statuta AACC yang telah disepakati bersama. Sebab, dalam Statuta AACC dibuat dengan semudah mungkin agar bisa terjangkau negara anggota AACC,” kata dia.
 
“Semoga ada kesepakatan para anggota AACC untuk bisa memastikan dan menentukan siapa yang bersedia menjadi presiden AACC selanjutnya. Saya sendiri optimis akan ada pergantian Presiden AACC yang baru,” harapnya.
 
Menurutnya, ada beberapa negara yang mendorong Malaysia untuk menjadi Presiden AACC selanjutnya. “Banyak masukan, saran dan rekomendasi dari berbagai negara untuk menunjuk Malaysia sebagai Presiden AACC berikutnya,” ujarnya.
 
Biasanya, kata dia, yang menghambat proses pemilihan Presiden AACC disebabkan kondisi yang terjadi di negara masing-masing. “Misalnya tahun kemarin Filipina bersedia untuk menjadi calon Presiden AACC, tetapi tahun ini Filipina tidak dapat hadir disebabkan kondisi negaranya yang tidak memungkinkan untuk hadir,” katanya.

Seperti diketahui, sejak didirikan pada 2010 di Jakarta, kongres AACC pertama digelar di Korea Selatan pada Mei 2012. Kongres kedua di Istambul Turki pada April 2014 dimana MK Indonesia terpilih secara mufakat menjadi Presiden AACC periode 2014-2016. Dua periode sebelumnya, Presiden AACC dijabat MK Korea (2010-2012) dan MK Turki (2012-2014).
 
Setelah itu, pada periode 2016-2018 saat kongres ketiga di Bali, MK Indonesia kembali dipercaya menjadi Presiden AACC. Akan tetapi, hanya berlangsung selama satu tahun hingga Agustus 2017. Karena itu, pertemuan AACC Agustus 2017 ini di Solo sebenarnya hanya mengagendakan pemilihan Presiden AACC yang sempat dalam kongres ketiga di Bali.
 
Kini, Anggota AACC berjumlah 16 negara yakni Indonesia, Afghanistan, Azerbaijan, Kazakhtan, Korea, Malaysia, Pakistan, Filipina, Rusia, Tajikistan, Thailand, Turki, Uzbekistan, Mongolia, Kirgistan, dan Myanmar.


(Baca Juga: Malaysia Terpilih Jadi Presiden AACC)





join





voluntary

joint presidentroute alfabatical order(Baca Juga:Ini Tiga Poin Kesepakatan Dewan AACC)

back up



(Baca juga:Tiga Negara Calon Kuat Sekretariat Tetap AACC)





dead lock

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua