Rabu, 03 January 2018

Notaris Perlu Tahu! Bayar PNBP Kini Wajib dengan Aplikasi YAP

 

(Baca Juga: Tak Lapor Transaksi Mencurigakan, Lawyer dan Notaris akan Masuk ‘Daftar Hitam’)

 

Kepada seluruh notaris yang belum mengurus pembuatan KTA yang terintegrasi, Mumu mengingatkan agar segera mengurusnya ke cabang Bank BNI terdekat. KTA akan segera dikirim dalam jangka waktu paling lama 14 hari kerja. “Kita berupaya membuat kinerja di negara kita ini makin bertanggungjawab dan juga cepat,” tutur Mumu.

 

Para notaris yang terlanjur menerima pembayaran dengan tidak melalui rekening khusus ini, masih ada toleransi waktu selama 14 hari kalender sejak 2 Januari 2018 untuk menggunakan cara pembayaran lama ke Ditjen AHU menggunakan voucher. Lewat dari batas tersebut, lanjut Mumu, maka notaris harus segera memindahkan dana ke rekening khusus tersebut untuk melakukan autodebet lewat aplikasi YAP.

 

“Kalau masih tidak mengerti bisa langsung menghubungi nomor saya yang ada di Humas,” kata Mumu.

 

Ia juga mengatakan bahwa para notaris yang kesulitan pun bisa memanfaatkan laman akun media sosial Humas PP-INI di Facebook untuk meminta penjelasan. Perlu diingat bahwa aplikasi YAP tidak tersedia di Google Play Store namun hanya dapat diunduh dari sistus Ditjen AHU. Informasi ini tersedia di laman facebook Humas PP-INI sejak kemarin.

 

Kepala Bagian Humas dan TU Ditjen AHU, Delmawati, membenarkan soal metode baru ini sebagai cara pembayaran PNBP Ditjen AHU oleh notaris. Cara ini masih dalam tahap uji coba hingga 31 Maret 2018. “Masih akan ada perkembangan lanjutan soal pelaksanaannya,” kata Delmawati ketika dikonfirmasi hukumonline.

 

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua