Sabtu, 10 Maret 2018
Parpol, Ormas Hingga Law Firm Pun Wajib Laporkan Pemilik Manfaat
Ada sejumlah celah dalam Perpres ini, salah satunya penentuan regulator terhadap pengawasan ormas, parpol, law firm ini.
Aji Prasetyo
Parpol, Ormas Hingga Law Firm Pun Wajib Laporkan Pemilik Manfaat
Ilustrasi: HGW

Presiden Joko Widodo telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme yang diundangkan pada 5 Maret 2018 lalu. Secara umum, Perpres ini mengatur tentang keberadaan Beneficial Ownership (BO) dari suatu korporasi.

 

Dalam Perpres ini, disebut yang dimaksud korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Kemudian jenis perkumpulan yang disebut Pasal 2 ayat (2) yaitu perseroan terbatas, yayasan, perkumpulan, koperasi, persekutuan komanditer, persekutuan firma, dan bentuk korporasi lainnya.

 

Kemudian pertanyaan apakah organisasi masyarakat (ormas), partai politik (parpol) dan lawfirm masuk dalam kategori korporasi? “Kalau menurut Perpres No. 13, masuk mereka ya. Tapi kalau terkait korporasi yang berkaitan dengan TPPU dan terorisme memang luas, tapi yang bisa dipegang yang ada regulatornya,” kata Yunus Husein, Ketua Tim Perancang Perpres Nomor 13 Tahun 2018 ini saat dikonfirmasi Hukumonline. Baca Juga: Perpres Beneficial Ownership Demi Jaga Integritas Korporasi

 

Namun, khusus ormas, ada aturan tersendiri dalam Perpres No. 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penerimaan dan Pemberian Sumbangan oleh Ormas dalam Pencegahan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Misalnya, Pasal 3 Perpres tersebut, menyebutkan ormas yang akan menerima sumbangan paling sedikit Rp5 juta wajib melakukan identifikasi secara lengkap (identitas) Pemberi Sumbangan. Dalam hal penyumbang berada di negara yang belum menerapkan konvensi dan standar internasional pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan teroris, maka informasi ini disampaikan PPATK ke Kemendagri.    

 

Yunus melanjutkan setiap jenis perkumpulan aset ataupun orang perorangan yang sudah masuk dalam kategori korporasi harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk Perpres No. 13 Tahun 2018 tentang Beneficial Ownership. Namun, menjadi kendala yakni sulitnya ditentukan siapa saja regulator yang memiliki kewenangan untuk mengawasi jenis korporasi seperti ormas, parpol, law firm.

 

“Tapi terus terang kita susah memegang mereka yang tidak jelas regulatornya, kalau setiap regulatorkan jelas bisa diminta. Misalnya, di UU Asuransi disebutkan siapa Beneficial Ownership-nya, harus disebutkan, lapor ke otoritas, ke OJK. Nah OJK berhak menentukan yang namanya Beneficial Ownership yang ternyata  bukan (orang yang dilaporkan) itu, ada ternyata orang lain,” jelas Yunus.

 

Perpres Nomor 13 Tahun 2018

 

Pasal 1

Angka 1: Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

Angka 2 : Pemilik Manfaat adalah orang perseorangan yang dapat menunjuk atau memberhentikan direksi, dewan komisaris,pengurus, pembina, atau pengawas pada Korporasi, memiliki kemampuan untuk mengendalikan Korporasi, berhak atas dan/atau menerima manfaat dari Korporasi baik langsung maupun tidak langsung, merupakan pemilik sebenarnya dari dana atau saham Korporasi dan/atau memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden ini.

 

Pasal 2 ayat (2)

Korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

  1. perseroan terbatas;
  2. yayasan;
  3. perkumpulan;
  4. koperasi;
  5. persekutuan komanditer;
  6. persekutuan firma; dan
  7. bentuk korporasi lainnya.

 

Peraturan MA No. 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi

 

Pasal 1 angka 1

Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

 

Selain pihak swasta, korporasi BUMN juga menurut Yunus harus mengikuti peraturan yang ada dalam Perpres ini. Melihat Perma No. 13 Tahun 2016, Yunus berpendapat jika yang dinamakan korporasi adalah perkumpulan orang yang memiliki kekayaan baik yang berbadan hukum ataupun tidak, tanpa mengatur apakah dikuasai oleh pemerintah ataupun swasta.

 

“Kalau ditanya apa korporasi termasuk BUMN ya masuk, dia enggak pegang saham BUMN, enggak jadi direksi tapi dia ikut mengendalikan karena dia Menneg BUMN misalnya, ikut pengendalian, dia harus tanggung jawab,” ujar Yunus.

 

Meski begitu, saat ditanya apakah selama ini ada Beneficial Ownership di BUMN, Yunus sendiri memang meragukan. Sebab, BUMN memang dikendalikan oleh pemerintah. “BUMN kan biasanya penguasaan pemerintah, (jadinya) jelas,” kata Yunus.

 

Korporasi sarang TPPU

Terpisah, Wakil Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Dian Ediana Rae sependapat dengan Yunus perihal ormas, parpol dan lawfirm juga harus melaporkan Beneficial Ownership mereka kepada regulator terkait. Alasannya, jika dilihat dari definisi korporasi itu sendiri yakni perkumpulan orang atau modal. Sehingga, ormas, parpol maupun law firm dianggap masuk dalam kategori tersebut.

 

Concern utama Perpres ini sebagai sarana money laundring. Kalau ada uang masuk (di berbagai jenis korporasi), tentu kita bisa menjangkau lebih luas,” ujar Dian.  

 

Dian mengungkapkan selama ini korporasi kerap dijadikan tempat tindak pidana pencucian uang (TPPU) para pelaku tindak pidana (asal). Sayangnya, ia enggan menyebut korporasi mana, dan jenis korporasi yang dimaksud. Dian hanya memberi contoh mengenai dugaan aliran uang saat musim Pilkada kali ini.

 

Menurut hasil riset yang dilakukan PPATK ada indikasi korelasi yang jelas antara pasangan calon tertentu dengan partai tertentu dan dengan korporasi tertentu. “Ada itu, bisa terjadi seperti itu, sudah real, case real sebenarnya,” ujar Dian.

 

Dalam beberapa waktu terakhir, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) kepada beberapa calon kepala daerah. Mereka diantaranya Bupati Ngada Marianus Sae yang merupakan bakal calon Gubernur NTT yang diusung PDIP-PKB.

 

Marianus Sae diduga menerima Rp 4,1 miliar dari seorang kontraktor terkait proyek-proyek infrastruktur. Prediksi KPK, uang suap itu digunakan Marianus untuk kepentingan maju dalam Pilgub NTT 2018. Baca Juga: Uang Suap Bupati Ngada Diduga untuk Biaya Pilkada

 

Kemudian ada juga Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko yang merupakan petahana dan kembali maju dalam Pilbup Jombang. Ia diusung 5 parpol, yakni Partai Golkar, PKB, PKS, Partai NasDem, dan PAN. Nyono diduga menerima suap Rp 200 juta dari pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan (Plt Kadinkes) Pemkab Jombang Inna Silestyowati. Duit itu berasal dari pungli dana kapitasi dari 34 puskesmas di Jombang hingga terkumpul Rp 434 juta dari pungli selama Juni-Desember 2017.

 

Seperti diketahui, Perpres No. 13 Tahun 2018 ini bermanfaat untuk mencegah tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. Sebab, selama ini korporasi dijadikan sebagai sarana langsung maupun tidak langsung untuk pelanggaran hukum tersebut.

 

Perpres ini mewajibkan setiap korporasi untuk memberikan detail informasi pemilik manfaat, yang didefinisikan sebagai orang perseorangan yang dapat menunjuk atau memberhentikan direksi, dewan komisaris, pengurus, pembina, atau pengawas pada korporasi. Selain itu, individu yang memiliki kemampuan untuk mengendalikan korporasi, berhak menerima manfaat dari korporasi, baik langsung maupun tidak langsung, dan merupakan pemilik sebenarnya dari dana atau saham korporasi.

 

Perpres ini untuk mengenali pemilik manfaat dari korporasi agar diperoleh informasi mengenai BO yang akurat, terkini, dan tersedia untuk umum. Setidaknya, ada 3 urgensi pengaturan dan penerapan transparansi BO yang dapat diindentifikasikan. Pertama, untuk melindungi korporasi dan pemilik manfaat yang beritikad baik. Kedua, untuk kepastian hukum atas pertanggungjawaban pidana. Ketiga, untuk efektivitas penyelamatan aset (asset recovery)

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.