Rabu, 16 May 2018

Yuk, Pahami Lagi Peraturan Dewan Pers Soal Panduan Peliputan Aksi Terorisme

Dalam melakukan peliputan, jurnalis harus berpegang pada kode etik jurnalistik yang mengatur independensi, akurasi berita, keberimbangan, iktikad baik, informasi teruji, membedakan fakta dan opini, asas praduga tak bersalah, perlindungan terhadap narasumber dan orang-orang yang berisiko.
M. Agus Yozami

Pemberitaan mengenai terorisme hampir merajai semua media di Tanah Air saat ini. Mendapatkan berita atau foto ekslusif tentu menjadi nilai tersendiri bagi seorang jurnalis. Kendati demikian, perlu diingat kalau seorang jurnalis harus tetap memperhatikan keselamatan dirinya.

  

Seperti yang dialami dua wartawan yang akan melakukan peliputan pers rilis pengungkapan kasus narkoba di Markas Kepolisian Daerah Riau menjadi korban aksi teror di lokasi tersebut, Rabu (16/5). Kedua wartawan itu adalah Rian dan Rahmadi, seorang kameramen dari salah satu media nasional. "Ada teroris," ucap Rian saat bertemu Antara di lokasi.

 

Dari pantauan Antara di lokasi, Rian terlihat memegang perutnya dan sesekali meringis kesakitan akibat luka di wajahnya. Rian mengungkapkan bahwa dirinya tertabrak mobil yang kemudian diketahui milik terduga teroris yang menyerang Markas Polda Riau. Rian kemudian dibawa pihak kepolisian ke Rumah Sakit Bhayangkara untuk mendapatkan pengobatan.

 

Hal serupa juga dialami Rahmadi yang mengalami lecet di bagian kepala dan beberapa bagian tubuh lainnya. Antara belum sempat mewawancarai Rahmadi lantaran dirinya langsung dibawa polisi untuk mendapatkan perawatan.

 

Terkait insiden itu, Aliansi Jurnalis Independen Kota Tanjungpinang mengingatkan seluruh pewarta menaati pedoman liputan terorisme yang ditetapkan Dewan Pers, demi keamanan diri dan kesemalatan bangsa.

 

Ketua AJI Tanjungpinang, Jailani, mengatakan jurnalis memberitakan aksi terorisme semata-mata untuk kepentingan publik, bukan untuk kepentingan lainnya. "Untuk itu, dalam melakukan peliputan, jurnalis harus berpegang pada kode etik jurnalistik yang mengatur independensi, akurasi berita, keberimbangan, iktikad baik, informasi teruji, membedakan fakta dan opini, asas praduga tak bersalah, perlindungan terhadap narasumber dan orang-orang yang berisiko," ujarnya seperti dilansir Antara, Senin (14/5).

 

Jailani mengemukakan, gambar dan video sadisme yang berhubungan dengan aksi terorisme di Surabaya menyebar luas di Tanjungpinang. Selain masyarakat umum, jurnalis juga mendapatkannya. (Baca Juga: Standar Abu-Abu Definisi Teroris, Nyata atau Disengaja?)

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua