Kamis, 26 July 2018

Empat Advokat Senior di Klarifikasi Sjamsul Nursalim

 

Tetapi Sjamsul selaku pemilik beritikad baik dengan membayar hutang tersebut dengan mekanisme Master Settlement Aquisition Agreement (MSAA). Setelah perjanjian ditandatangani, Sjamsul pun memberikan asetnya sebagai pengganti dari sebagian hutang.

 

"Sudah diserahkan, dengan di-closing diberikanlah Release and Discharge (R n D), pada saat disini sudah selesai. Pada waktu itu zaman Soeharto, terus zaman Pak Habibie, kemudian di zamannya Gus Dur," terangnya.

 

Tidak ada kepastian hukum

Otto melanjutkan, pada saat kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid atau Gusdur, R n D itu sempat ingin dibatalkan. Tapi entah kenapa Gus Dur mengunjungi tambak Dipasena. Lalu, akhirnya dibuatlah kebijakan bagi yang sudah menyelesaikan diberi kepastian hukum dan yang belum selesai diproses hukum.

 

Selanjutnya menurut Otto ada juga penetapan MPR Tahun 2001 dengan isi yang sama yaitu yang belum menyelesaikan kewajiban akan diproses. Setelah ada pergolakan politik, ada lagi audit pada 2002 oleh Badan Pemeriksa Keuangan yang menyatakan Sjamsul sudah melaksanakan kewajibannya.

 

Di era Presiden Megawati juga dikeluarkan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pemberian Jaminan Kepastian Hukum kepada Debitur yang Telah Menyelesaikan Kewajibannya atau Tindakan Hukum kepada Debitur yang Tidak Menyelesaikan Kewajibannya Berdasarkan Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS).

 

Tetapi setelah itu entah mengapa BPPN kembali melakukan audit dengan bantuan Ernest & Young (EY). Hasil dari audit dengan model Financial Due Diligence (FDD) ini justru terdapat kelebihan bayar Sjamsul Nursalim sebesar US$1,3 juta.

 

"Ernest and Young itu ditunjuk pemerintah, bukan Pak Nursalim. Karena sudah diaudit, dikeluarkanlah SKL itu. Padahal bagi Pak Nursalim, tidak perlu SKL karena sudah ada R n D. Tapi mungkin waktu itu suasanya tidak tahu, keluar SKL," jelasnya.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua