Kamis, 30 Agustus 2018

Damos Dumoli Agusman, “In House Lawyer” Pemerintah Spesialis Hukum Internasional

 

Yang kedua, Indonesia juga sudah memutuskan bahwa kita akan go global kan. Artinya kita tidak meniru negara-negara yang menutup diri seperti Kuba atau Korea Utara. Nah kalau go global artinya kepatuhan kita kepada hukum internasional itu juga semakin tinggi. Masalahnya adalah bahwa relasi hukum nasional dengan hukum internasional tidak selalu mulus karena ada tarik-menarik. Dalam pengertian begini, hukum internasional semakin memasuki wilayah hukum nasional, di lain pihak hukum nasional juga menggeliat dalam demokratisasi. Ada democratic legitimacy yang menuntut agar apapun yang mengikat warga negara harus melalui demokratisasi di parlemen.

 

Nah ini makanya ada asas legalitas hukum nasional berbenturan dengan asas universal hukum internasional. Itu sebabnya kita tidak selalu mudah mengeksekusi keputusan Resolusi Dewan Keamanan PBB misalnya, karena terbentur asas legalitas. Jadi asas legalitas ini perlu dijembatani. Salah satu tugas Ditjen HPI untuk menjembatani kedua domain hukum ini. Bukan suatu pekerjaan yang gampang. Keduanya mengalami dinamika.

 

Di negara-negara otoriter itu gampang, apapun yang dikatakan hukum internasional tinggal dipaksa terima saja dalam hukum nasional. Selesai persoalan. Bagi Indonesia nggak bisa. Apa yang dikatakan hukum internasional harus berbasis hukum nasional juga.

 

Ada perdebatan soal bentuk hukum internasional dan juga posisinya terhadap hukum nasional. Apa sikap yang diambil oleh Pemerintah Indonesia?

Dinamis. Dulu pada masa awal kemerdekaan masih banyak penganut John Austin yang mengatakan bahwa hukum internasional itu hanya moral. Setelah itu sudah mulai bergeser meninggalkan pandangan John Austin. Khususnya para pakar hukum internasional. Itu dibuktikan dengan UNCLOS. Pada waktu Deklarasi Juanda kita formulasikan ke dalam UNCLOS, kita berkepentingan mengatakan hukum internasional itu adalah norma hukum. Kalau kita nggak katakan hukum internasional sebagai norma hukum, dianggap sekadar gerakan moral, nanti sesuka berbagai negara lain lalu lalang di wilayah perairan antar pulau kita. Kepentingan kita justru harus menganggap ini norma hukum, bukan moral.

 

Teori hukum positif mengharuskan adanya lembaga otoritas yang membentuk norma hukum. Bagaimana penjelasannya terkait hukum internasional di tingkat dunia?

Menurut Pak Mochtar ada teorinya, bahwa hukum internasional menjadi norma hukum karena kesepakatan negara. Pacta sunt servanda. Sumber mengikatnya karena negara sudah memutuskan mengikatkan diri. Namun sisa penganut John Austin masih ada khususnya di kalangan politisi, kalangan kelompok realis yang mengandalkan kekuatan. Di Kementerian Luar Negeri kami jelas mengatakan hukum internasional sebagai norma hukum.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua