Sabtu, 08 September 2018

MA Diminta Segera Akhiri Polemik Larangan Eks Koruptor Nyaleg

Agar adanya kepastian hukum untuk mengakhiri polemik boleh atau tidaknya mantan narapidana kasus korupsi menjadi calon anggota legislatif.
Rofiq Hidayat
Gedung MA. Foto: SGP

Sejumlah pemangku kepentingan mendesak Mahkamah Agung (MA) agar segera memutuskan uji materi Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) No. 20 Tahun 2008 dan Peraturan KPU No. 26 tentang Pencalonan Anggota Legislatif. Hal ini agar ada kepastian hukum untuk mengakhiri perdebatan yang selama ini terjadi terkait larangan mantan narapidana kasus korupsi menjadi bakal calon anggota legislatif (bacaleg) dalam Pemilu 2019. Mengingat sudah mendekati pengumuman penetapan daftar calon tetap (DCT) oleh KPU.

 

Wakil Ketua DPR Fadli Zon berharap dalam waktu dekat MA bisa segera memutuskan uji materi Peraturan KPU tersebut. Hal ini untuk menengahi perdebatan antara pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) terutama antara KPU dan Bawaslu. “Ini cara yang paling mendekati untuk bisa mengakhiri polemik ini. Artinya, MA bisa segera mengambil sikap,” ujarnya di Komplek Gedung Parlemen, Kamis (6/9/2018).

 

Harapan ini menyusul perdebatan sengit antara KPU dan Bawaslu yang mengabulkan gugatan atas keputusan KPU yang mencoret beberapa nama bacaleg yang merupakan mantan narapidana korupsi dalam daftar caleg sementara (DCS) di beberapa daerah. Bawaslu dianggap mengabaikan dua Peraturan KPU tersebut yang spesifik ada larangan nyaleg bagi mantan narapidana korupsi, bandar narkoba, dan kejahatan seksual terhadap anak.

 

Bawaslu menganggap melarang warga negara menjadi caleg sekalipun mantan narapidana korupsi merupakan tindakan inkonstitusional yang bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan UU Pemilu. Alhasil, Bawaslu berharap banyak agar MA segera memutuskan judicial review dua Peraturan KPU tersebut sebagai jalan tengah untuk mengakhiri perdebatan yang selama ini terjadi.

 

Menurut Fadli, terbitnya Peraturan KPU tersebut tidak menyesuaikan dengan UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu). “Makanya, MA harus segera membuat putusan terhadap uji materi Peraturan KPU tersebut agar ada kepastian,” tegasnya.

 

Anggota Komisi II DPR, Firman Subagyo menilai UU 7/2017 masih membuka ruang bagi mantan narapidana yang telah menjalani masa hukumannya untuk menjadi calon anggota legislatif dalam Pemilu sepanjang yang bersangkutan mengumumkan ke publik. Namun, faktanya aturan larangan mantan narapidana khususnya kasus korupsi masih menimbulkan polemik. Karenanya, MA ataupun MK semestinya menjadi forum mengakhiri polemik ini.

 

“Lebih baik mereka (MA dan MK) berkomunikasi sebagai lembaga peradilan dalam menetapkan sikap yang terbaik,” harapnya. Baca Juga: MA Tunda Putuskan Uji Materi Larangan Eks Koruptor Nyaleg

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua