Kamis, 29 November 2018

Urgensi Pembentukan Lembaga Legislasi Pemerintah Dipertanyakan

Rencana pembentukan Lembaga Legislasi Pemerintah ini belum tentu efektif jika tidak diikuti pengembangan subsistem yang mendukung untuk itu.
Aida Mardatillah
Para narasumber Seminar Nasional Reformasi Hukum, bertajuk 'Menuju Peraturan Perundang-undangan yang Efektif dan Efisien,' yang diselenggarakan Setkab di Hotel Grand Hyatt, Jakarta, Rabu (29/11). Foto AID

Ada sekitar 42 ribu peraturan di Indonesia mulai dari undang-undang, peraturan presiden, peraturan pemerintah, hingga peraturan gubernur, bupati, dan walikota saling tumpang tindih. Namun, banyaknya hiper regulasi, disharmonisasi regulasi, multi interpretasi regulasi tersebut berdampak pada terhambatnya kemajuan perekonomian, diantaranya iklim investasi dan kemudahan berusaha di Indonesia. 

 

Untuk mengatasi hal itu, ada usulan membentuk satu lembaga baru untuk menangani persoalan regulasi di instansi pemerintahan. Lembaga tersebut bernama Lembaga Legislasi Pemerintah di bawah supervisi langsung Presiden. Usulan ini diungkapkan perwakilan pemerintah dalam sebuah Seminar Nasional Reformasi Hukum, bertajuk “Menuju Peraturan Perundang-undangan yang Efektif dan Efisien,” yang diselenggarakan Sekretariat Kabinet (Setkab) di Hotel Grand Hyatt, Jakarta, Rabu (29/11/2018).

 

Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan usulan lembaga legislasi itu lantaran sulitnya mengatasi obesitas regulasi di instansi pemerintahan. Pramono menilai secara terang-terangan obesitas regulasi ini berdampak sangat serius, menurunnya tingkat daya saing Indonesia di mata internasional. Padahal, banyak lembaga dunia seperti World Bank dan Mckinsey meramalkan Indonesia bisa menjadi lima kekuatan ekonomi dunia pada tahun 2045.

 

“Kita akui penyusunan peraturan perundang-undangan di Indonesia sangat komplek dan berbelit-belit karena melewati banyak pintu, sehingga tidak heran memperlambat proses sinkronisasi sebuah peraturan,” kata Pramono. (Baca Juga: Peringkat Kemudahan Berusaha Indonesia Turun, Ini Langkah Pemerintah)

 

Ia berharap Indonesia dapat meniru Korea Selatan dan Amerika Serikat yang memiliki lembaga khusus untuk mengatasi persoalan regulasi yang penanganannya melalui satu pintu. “Tidak seperti saat ini melalui banyak pintu, seperti melalui Kemenkumham, Setneg, Setkab, dan DPR untuk membahas persoalan legislasi,” kata dia.

 

Dalam kesempatan yang sama, Mantan Hakim Konstitusi Hamdan Zoelva mendukung dibentuknya lembaga legislasi pemerintahan untuk mengatasi berbagai problem inkonsistensi dan disharmoni regulasi. Dia berharap nantinya badan ini bisa berfungsi menjaga peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan pemerintah dan konsisten secara vertikal dan horisontal serta sesuai kebijakan pemerintah di bawah supervisi langsung Presiden.

 

“Badan ini sebaiknya dibentuk dengan Peraturan Pemerintah (PP), yang berlaku di tingkat nasional dan tingkat daerah,” usulnya.

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua