Senin, 10 Desember 2018

Mahyudin Singgung Papua dalam Sosialisasi Empat Pilar

Salah satu tantangan itu adalah masih adanya pengabaian terhadap daerah dan timbulnya fanatisme kedaerahan.
RED
Foto: Humas MPR

Wakil Ketua MPR Mahyudin memberi pengantar Sosialisasi Empat Pilar MPR kepada warga masyarakat Batu Kajang, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, Senin (10/12). Dalam sosialisasi ini Mahyudin sempat menyinggung soal Papua.

 

Mahyudin menjelaskan salah satu alasan MPR mensosialisasikan Empat Pilar (Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika) adalah karena bangsa Indonesia menghadapi sejumlah tantangan. Salah satu tantangan itu adalah masih adanya pengabaian terhadap daerah dan timbulnya fanatisme kedaerahan.

 

"Kenapa Empat Pilar MPR harus disosialisasikan atau dimasyaratkan? Karena kita masih menghadapi tantangan kebangsaan. Salah satu tantangan adalah pengabaian terhadap daerah dan timbulnya fanatisme kedaerahan," kata Mahyudin.

 

Dia mengungkapkan tantangan itu terjadi di beberapa daerah. Sebab, pembangunan memang belum dilaksanakan secara merata. "Ini seperti terjadi di Papua. Indonesia sudah merdeka sejak lama tapi pembangunan di Papua masih tertinggal. Masih ada kasus kurang gizi, dan sebagainya," kata Mahyudin memberi contoh.

 

Karena itu, lanjut Mahyudin, terjadi gerakan separatis di Papua. Namun, Mahyudin menegaskan bahwa kasus penembakan terhadap 31 pekerja yang sedang membangun jembatan di Nduga bukan dilakukan kelompok separatis. Penembakan itu dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) untuk mengadu-domba masyarakat. "Kelompok kriminal ini mengatasnamakan rakyat Papua. Kita tidak bisa bilang bahwa mereka mewakili rakyat Papua. Mereka ingin mengadu-domba masyarakat," tuturnya.

 

Lebih lanjut Mahyudin mengatakan kelompok itu bukanlah orang yang ingin Papua merdeka dan memisahkan diri dari NKRI. "Mereka adalah kriminal bersenjata. Mereka tidak punya wilayah. Mereka tidak punya rakyat. Kelompok ini hanya pengacau," katanya. 

 

"Darimana mereka memperoleh senjata? Pasti ada yang mensuplai dan memprovokasi kelompok ini dengan tujuan mengadu-domba. TNI dan Polri harus menangkap KKB ini dan mengadili sesuai hukum," tambahnya.

 

Dalam konteks kebangsaan (Empat Pilar) Mahyudin berharap dengan otonomi khusus maka terjadi keadilan sosial di Papua. "Agar rakyat Papua juga harus merasakan kesejahteraan yang sama dengan masyarakat daerah lain di Indonesia dalam ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan lainnya," ucapnya.

 

Jiwa nasionalisme itu bisa lahir jika ada keadilan sosial. Ketika ada ketidakadilan maka muncul kecemburuan. "Perlu pembangunan yang merata di seluruh Indonesia," pungkasnya.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua