Kamis, 27 Desember 2018

Catatan Hukum 2018 dan 8 Program Prioritas Pembenahan Hukum 2019

Pembenahan hukum sampai dengan saat ini belum menunjukkan perubahan yang sangat berarti dan menyentuh pada persoalan dasar dalam penegakan hukum.
RED
Ilustrasi. Foto: RES

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) melihat sepanjang tahun 2018 pembenahan dan penegakan hukum di Indonesia masih berjalan lambat. Hal ini terlihat dari masih ada ancaman terhadap upaya pemberantasan korupsi yang dialami internal pegawai KPK hingga ahli yang digugat terpidana korupsi karena memberi keterangan keahliannya terkait kasus korupsi. Tentu hal ini mengganggu independensi akademisi dan upaya pelemahan terhadap pemberantasan korupsi.

 

Di internal KPK sendiri, kata Direktur Riset dan Inovasi PSHK Rizky Argama, terlihat dengan adanya mutasi dan promosi yang diprotes oleh wadah pegawai KPK dan tidak adanya kemajuan dalam penanganan kasus Novel Baswedan. Kelambanan penanganan kasus ini menjadi kritik keras bagi Kepolisian dan Pesiden.

 

“Komnas HAM telah menyerahkan laporan pemeriksaan kasus Novel Baswedan dan merekomendasikan kepada pimpinan KPK untuk melakukan langkah hukum dan memberikan perlindungan bagi pegawai KPK,” kata pria yang disapa Gama dalam siaran persnya, Rabu (26/12).

 

Pembiaran terhadap lemahnya penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian juga tidak mendapat perhatian serius pemerintah. Kasus penghapusan barang bukti, yang dikenal dengan “buku merah”, menjadi salah satu indikasi permasalahan penegakan hukum. Tidak jauh berbeda dengan kasus pembunuhan aktivis HAM Munir yang hingga hari ini tidak jelas pengungkapannya. Meski begitu, penindakan kasus korupsi yang dilakukan oleh KPK sepanjang 2018, patut diacungi jempol. Selain penanganan kasus kakap, pada tahun yang sama KPK melakukan operasi tangkap tangan terbanyak yakni dengan 29 kasus.

 

Di wilayah peradilan, lanjut Gama, awal 2018 diwarnai dengan desakan mundur Arif Hidayat yang saat itu menjabat Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) karena diduga melakukan pelanggaran etik dengan bertemu pimpinan Komisi III DPR dalam rangka meminta dukungan dipilih kembali sebagai sebagai hakim MK. Kasus lainnya adalah persinggungan klasik antara Mahkamah Agung dengan Komisi Yudisial yang dipicu oleh pernyataan juru bicara Komisi Yudisial ketika menanggapi permasalahan terkait dengan iuran turnamen tenis di lingkungan pengadilan yang digelar oleh Persatuan Tenis Warga Peradilan (PTWP).

 

Di bidang legislasi, kinerja DPR maupun pemerintah tidak memiliki capaian yang signifikan. Permasalahannya bukan hanya jumlah capaian, namun konsistensi dengan perencanaan. Dari 50 RUU yang menjadi prioritas tahun 2018 hanya lima RUU yang dihasilkan. Pada 2019 yang merupakan periode akhir keanggotaan DPR 2014-2019, prioritas tahunan justru bertambah menjadi 55 RUU.

 

Lemahnya perencanaan legislasi ini juga muncul dalam program penyusunan Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Presiden (Perpres) untuk tahun 2018. Pada 2018, pemerintah merencanakan membentuk 43 PP. Nyatanya hanya 3 PP yang berhasil disusun. Sementara itu, terdapat 45 PP yang disusun di luar yang sudah direncanakan. Sedangkan terkait Perpres, pada 2018 pemerintah merencanakan membentuk 30 Perpres. Namun dari rencana tersebut hanya 3 Perpres yang berhasil dibentuk. Di saat yang bersamaan, pemerintah menyusun 124 Perpres di luar perencanaan.

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua