Kamis, 10 Januari 2019

Pimpinan KPK Diteror, Siapa Berbuat?

KPK tegaskan teror ini tidak akan mengganggu kinerja lembaga.
Aji Prasetyo/ANT
Seorang warga melintas di depan rumah Wakil Ketua KPK Laode M Syarief di Jakarta Selatan. Rumah ini dilempari bom molotov Rabu pagi. Foto: RES

Dua kediaman pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diteror orang tak dikenal dengan bom pipa berjenis high explosive. Orang tak dikenal menaruh sebuah tas warna hitam diduga berisi bom rakitan jenis high explosive di gerbang rumah Ketua KPK Agus Rahardjo yang berada di Bekasi, Jawa Barat.

Selain itu di kediaman Wakil Ketua KPK Laode M Syarif di kawasan Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan, ditemukan bom molotov. Dari rekaman CCTV, yang dirilis aparat kepolisian terlihat adanya orang mencurigakan yang melakukan aktivitas di depan rumah Syarif.

Kecaman pun bermunculan atas tragedi ini, baik dari mantan pimpinan KPK, Wadah pegawai, hingga pihak lembaga antirasuah itu sendiri. Mereka berharap aparat kepolisian bekerja secara maksimal sehingga bisa mengungkap pelaku teror.

Mantan pimpinan KPK Indriyanto Seno Adji mengatakan teror terhadap pimpinan KPK tidaklah bisa dianggap sebagai hal sepele. Oleh karena itu kepolisian harus melakukan pendalaman dan menuntaskan pelaku teror untuk mengetahui apa motovasi dari teror tersebut.

"Menuntaskan pengungkapan pelaku teror ini agar ada kepastian hukum subyek pelaku teror dan tidak selalu terulang perbuatan teror tersebut. Dan karena perbuatan teror ini sudah diarahkan kepada Pimpinan KPK, sebaiknya Pimpinan Negara memberikan atensi dan dukungan pengingkapan tuntasnya perbuatan teror itu," ujar Indriyanto ketika dikonfirmasi wartawan, Rabu (9/1).

(Baca juga: Kisah 3 Pejuang Antikorupsi).

Indriyanto pun tak menampik jika ada kemungkinan teror ini berkaitan dengan kasus yang sedang ditangani KPK. "Segala asumsi bisa saja terjadi, sehingga belum bisa dipastikan kertekaitan dengan kasus korupsi atau kasus NB (Novel Baswedan), karena itu perlu pendalaman kepastian motivasi dan pelakunya secara akurasi," tuturnya.

Kepolisian sendiri, hingga Kamis siang, belum berhasil menangkap pelaku pengeboman. Tim kepolisian yang terdiri atas jajaran Polda Metro Jaya, dibantu anggota Detasemen Khusus Antiteror 88, Inafis, dan Puslabfor sudah mendapatkan petunjuk, keterangan serta CCTV dan masih mendalaminya.Tetapi polisi memastikan benda mencurigakan yang ditemukan di rumah Ketua KPK Agus Rahardjo adalah bom palsu. Puslabfor Mabes Polri sudah melakukan pemeriksaan. "Hasil dari Puslabfor Mabes Polri benda mirip bom di kediaman Pak Agus di Bekasi, hasil penelitian ilmiah adalah bom palsu," ujar Kadiv Humas Polri Irjen M Iqbal, di Gedung Mabes Polri, Jakarta, Kamis (10/1), sebagaimana dikutip Antara.

Iqbal mengatakan benda tersebut terdiri atas paralon, kabel, paku dan baterai, tetapi tidak terhubung, sehingga tidak berbentuk 'firing devices' seperti bom pada umumnya.
Dalam paralon juga ditemukan serbuk putih semacam semen putih yang dianalisis Puslabfor, dan dipastikan bukan serbuk eksplosif, melainkan semen biasa. "Itu bom palsu diduga hanya untuk teror, tetapi kami terus melakukan upaya penyelidikan untuk mengungkap itu," ujar Iqbal.

Di kediaman Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif di kawasan Kalibata, belum banyak yang ditemukan secara ilmiah, yakni hanya dua botol yang salah satunya pecah. Sebelumnya, barang diduga bom ditemukan di pagar rumah Ketua KPK Agus Rahardjo di Bekasi, Jawa Barat, dan terdapat teror bom molotov di rumah Wakil Ketua KPK Laode M Syarif di Kalibata, Jakarta Selatan, pada Rabu (9/1) pagi.

Tidak ciutkan nyali

Ketua Wadah Pegawai KPK Yudi Purnomo mengatakan teror ini terjadi saat lembaga antirasuah sedang giat memberantas korupsi. Pada 2018 lalu saja, setidaknya ada 30 kegiatan Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang menjadi rekor saat ini.

Dengan adanya kejadian tersebut semakin membuktikan teror terhadap pemberantasan korupsi tidak akan pernah berhenti. Apalagi masih lekat diingatan adanya teror penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan yang hingga kini masih juga belum terungkap.

"Kami meyakini tindakan teror ini merupakan upaya untuk menimbulkan rasa takut dan gentar di hati pimpinan dan pegawai KPK agar berhenti menangkapi koruptor dan menciptakan Indonesia bersih," terang Yudi dalam keterangan tertulisnya.

Yudi menegaskan teror-teror tersebut tidak akan pernah menciutkan nyali dalam memberantas korupsi. "Bahwa teror-teror kepada pimpinan KPK dan pegawai KPK tidak akan pernah menciutkan nyali kami dalam memberantas korupsi di negeri ini malah justru makin memperteguh semangat kami bahwa korupsi harus dibasmi apapun risikonya, tentu dengan dukungan rakyat Indonesia," tegas Yudi.

Menurut Yudi, Presiden Joko Widodo sebagai otoritas tertinggi harus turun tangan menuntaskan teror ini. Sebab upaya pelemahan pemberantasan korupsi melalui intimidasi terhadap pegawai maupun pimpinan KPK terus terjadi tanpa bisa dicegah karena pelaku berpikiran bahwa tindakan yang dilakukan tidak  akan bisa terungkap.

"Presiden Joko Widodo harus dapat membongkar berbagai upaya pelemahan KPK melalui teror kepada pimpinan KPK Agus Rahardjo dan Laode M Syarif saat ini  maupun pegawai termasuk kasus penyerangan terhadap penyidik senior Novel Baswedan," tuturnya.

Tetap bekerja

Juru Bicara KPK Febri Diansyah memastikan teror terhadap dua pimpinannya tidak akan mengganggu kinerja lembaga. Salah satu contohnya yaitu kegiatan pemeriksaan saksi terhadap sejumlah perkara di KPK tetap berjalan.

(Baca juga: Serangan Terhadap Novel, KPK DIminta Buka Penyelidikan Obstruction of Justice).

KPK memang mengagendakan pemeriksaan saksi beberapa perkara korupsi. Salah satu yang dimintai keterangan yaitu Ahmad Heryawan mantan Gubernur Jawa Barat dalam perkara suap izin proyek Meikarta di Cikarang, Jawa Barat.

"Dan kami juga terima bbrp dukungan dari masyarakat berbagai saluran langsumg atau tidak agar KPK tetap bekerja sebagaimana biasanya. Memang pemeriksaan saksi dan pencegahan saat ini kami lakukan," ujar Febri.

Untuk menghindari adanya teror-teror seperti ini, KPK sedang melakukan mitigasi resiko. "Mitigasi resiko saat ini maaih berjalan dan ketika ada peristiwa atau kejadian KPK lakukan proses mitigasi resiko tersebut dan jika dibutuhkan beberapa penguatan aspek keamanan," pungkasnya.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua