Senin, 28 Januari 2019

Yuk Intip Kewajiban Advokat Terkait Perpajakan

Advokat, pengacara atau kuasa hukum adalah salah satu profesi di bidang hukum yang dapat berdiri dalam bentuk badan maupun orang pribadi.
RED
Suasana legal training yang digelar DPC Jakpus. Foto: Istimewa

Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Advokat Indonesia (DPC Peradi) Jakarta Pusat di bawah komando Arman Hanis menggelar legal training yang kedua di Jakarta, Jumat (25/1). Legal training kali ini mengangkat tema Aspek Perpajakan Bisnis Jasa Hukum (Advokat)”.

 

Pembicara acara ini adalah Doni Budiono, pengurus pada bidang Pengembangan Industri dan Hubungan Kelembagaan Ikatan Akuntan Indonesia kompartemen Akuntan Kantor Jasa Akuntansi (IAI KAKJA). Dalam menyampaikan paparannya Doni juga didampingi oleh Nadya Ayu, rekan kerja Doni dari KKP/KJA Doni Budiono.

 

Dalam paparannya, Doni mengatakan, advokat, pengacara atau kuasa hukum adalah salah satu profesi di bidang hukum yang dapat berdiri dalam bentuk badan maupun orang pribadi. Atas dasar itu, dalam hal perpajakan, maka wajib pajak yang berprofesi advokat maupun pengacara wajib memiliki beberapa kewajiban yang harus dipenuhi.

 

Pertama, kewajiban memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Hal ini dilakukan mengingat advokat atau pengacara tersebut telah memenuhi syarat subjektif maupun objektif dalam memiliki NPWP. Kedua, badan atau orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan dari jasa hukum yang mendapatkan omset atau peredaran bruto di atas Rp4,8 miliar maka wajib dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

 

Ketiga, penghasilan yang didapat atau diperoleh di bidang jasa hukum seperti jasa konsultasi, sukses  fee dan lain-lain maka penghasilan tersebut diperhitungkan kembali di SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi dan bukti potong PPh 21 bagi orang pribadi atau PPh 23 bagi pengacara berbentuk persekutuan perdata/firma.

 

Keempat, advokat/pengacara yang melakukan usaha atau pekerjaan bebas maka wajib menyelenggarakan pembukuan atau wajib pajak dapat melakukan pencatatan dalam menghitung penghasilan netto. Hal ini dilakukan dengan syarat Wajib Pajak orang pribadi tersebut memiliki peredaran bruto tidak melebihi Rp4,8 miliar.

 

Baca:

 

Kelima, advokat/pengacara yang melakukan usaha berbentuk Badan maka wajib melakukan pembukuan berdasarkan UU Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan. Keenam, Wajib Pajak yang menyelenggarakan pembukuan wajib melakukan rekonsiliasi fiskal, yaitu penyesuaian antara pembukuan secara komersial dengan pembukuan secara fiskal.

 

Ketujuh, advokat yang melakukan pekerjaan bebas atas jasa hukum dan memiliki peredaran bruto di atas Rp4,8 miliar, maka memiliki kewajiban menyelenggarakan pembukuan, memungut PPN atas penghasilan yang diterima, melaporkan SPT Masa, PPN dan PPh serta wajib melaporkan SPT Tahunan.

 

Kemudian, atas pembagian laba dari badan usaha yang didirikan oleh wajib pajak di bidang jasa hukum seperti persekutuan dan firma, tidak menjadi objek pajak bagi orang pribadi yang menerima penghasilan. Hal ini sesuai dengan Pasal 4 ayat (3) huruf (i) Undang Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

 

Lalu, wajib pajak badan maupun orang pribadi memiliki kewajiban pelaporan SPT Masa dan SPT Tahunan. SPT Tahunan untuk orang pribadi terdiri atas SPT 1770SS, 1770 S dan 1770. Kemudian untuk wajib pajak Badan menggunakan SPT 1771. Terakhir, ketika Wajib Pajak orang pribadi atau Badan menerima penghasilan dari jasa hukum yang telah dipotong PPh, maka orang pribadi atau Badan tersebut berhak untuk mendapatkan bukti potong atas PPh yang telah dipotong.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua