Senin, 11 Pebruari 2019

Hal-hal Penting Bagi Konsultan Hukum Saat Membuat Kontrak Usaha Patungan

​​​​​​​Dalam melaksanakan tugasnya konsultan hukum sebagai penasihat harus memiliki pengetahuan yang dua atau tiga langkah lebih depan dalam memberikan pandangan.
Tim Hukumonline

Joint Venture atau bentuk usaha patungan merupakan salah satu skema kerja sama yang sering digunakan di Indonesia, terutama untuk keperluan investasi pihak asing pada sektor-sektor usaha tertentu di Indonesia yang mengharuskan adanya partisipasi modal dari pihak domestik. Pelaksanaan Joint Venture harus dilaksanakan oleh para pihak yang membentuknya dengan memperhatikan ketentuan hukum di Indonesia.

 

Dokumen yang menjadi dasar pelaksanaan Joint Venture ialah Joint Venture Agreement (JVA) atau Perjanjian Usaha Patungan. JVA memiliki peran penting karena akan menjadi landasan dan pedoman bagi para pihak (pemilik modal) dalam membentuk dan menjalankan operasional dari perusahaan Joint Venture yang bersangkutan, sehingga penyusunannya harus sedemikian rupa untuk memberikan suatu konsensus dan kesepahaman yang nantinya berdampak baik untuk ke depannya.

 

Pentingnya memahami hal-hal tersebut secara detail menjadi suatu keharusan bagi konsultan hukum baik corporate lawyer maupun in house counsel serta pelaku usaha. JVA sendiri diatur dalam UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Tujuan JVA memperluas pasar baru, lebih banyak mendapatkan modal, menciptakan produk baru, menggabungkan sumber daya dan lain-lain.

 

Sebuah perjanjian, harus memenuhi syarat-syarat berkontrak sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdata. Di mana, syarat sah perjanjian di bagi dua bagian. Pertama subjek, yakni para pihak harus sepakat dan cakap, yang harus sesuai dengan anggaran dasar JV. Kedua objektif, di mana JVA memiliki sebab yang halal, agar perjanjian tidak bertentangan dengan norma-norma, serta objek perjanjiannya harus sudah dapat ditentukan apa prestasinya.

 

Hal penting lainnya dalam mendrafting JVA adalah diperlukannya ketelitian terkait isi substansi perjanjian. Substansi perjanjian harus bisa ditafsirkan dalam bahasa yang sama oleh masing-masing perusahaan serta dengan cara pemikiran yang sama. Selain itu, JVA mempunyai minority protection, di mana para pemilik saham memiliki hak veto untuk mengontrol JVC dalam menjalankan sebuah perjanjian apabila terjadi perubahan bisnis, perubahan modal saham, penjualan aset bisnis, akuisisi, melakukan pinjaman dan memberikan jaminan, melakukan transaksi dengan hubungan istimewa, mentransfer saham dan likuiditas. Hal ini juga dapat menimbulkan efek lain dalam sebuah perjanjian JV.

 

 

Berdasarkan deskripsi di atas, pengetahuan yang memadai atas aspek hukum dari JVA menjadi penting untuk diketahui bagi para pemilik modal yang hendak membentuk Joint Venture. Mengingat penyusunan JVA tidak hanya perlu dilihat dari aspek komersialnya saja, melainkan juga perlu dicermati konsekuensi hukum atas setiap ketentuan di dalamnya.

 

Sehingga, para pemilik modal diharapkan dapat memitigasi risiko konflik yang mungkin terjadi di kemudian hari ditambah pertimbangan daripada proyeksi dari usaha patungan yang dilakukan harus baik yang mana dapat tercermin daripada JVA yang dibuat dalam rangka memberikan keuntungan bagi masing-masing pihak dan menghindarkan diri daripada kerugian atau sengketa yang dapat terjadi kepada pelaku usaha yang teribat di dalamnya.

 

Hukumonline.com setiap tahun nya selalu mengadakan Workshop terkait perancangan kontrak usaha patungan (Joint-Venture Agreement) yang menjadi wadah bagi para konsultan hukum maupun pelaku usaha untuk menambah ilmu dan berdiskusi di dalam hal pembuatan kontrak usaha patungan yang baik dan benar. Kali ini, Workshop dilakukan pada tanggal 20 Februari 2019 dengan tema "Membedah Aspek hukum Dalam Kontrak Usaha Patungan (Joint Ventur Agreement)".

 

Jika Anda tertarik, silakan klik di sini.


 

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua