Rabu, 20 February 2019

Update KPU, Jumlah Caleg Mantan Napi Koruptor Bertambah 32 Orang

Ada 9 orang calon anggota DPD yang pernah dihukum dalam kasus korupsi.
Moh. Dani Pratama Huzaini
Ilustrasi pemilu. Ilustrator: BAS

Komisi Pemilihan Umum (KPU) kembali mengumumkan 32 nama calon anggpta legislatif dengan status mantan narapidana korupsi. Hal ini dilakukan menyusul adanya informasi terbaru dari sejumlah KPU daerah. Dalam laporan terbaru tersebut, terdapat 32 nama calon anggota legislatif yang memiliki latar belakang mantan narapidana kasus korupsi. Ini berarti, total keseluruhan jumlah calon anggota legislatif mantan narapidana kasus korupsi sebanyak 81 orang.

 

KPU sendiri sebelumnya pada 30 Januari, telah merilis di laman (website) resminya 40 nama calon anggota legislatif dengan latar belakang narapidana kasus korupsi. Disaat yang sama, juga terdapat 9 orang calon anggota Dewan Perwakilan Daerah yang berstatus mantan terpidana korupsi diumumkan KPU. “Teman-teman di KPU Provinisi dan Kabupaten/Kota melakukan pencermatan lagi, pemeriksaan lagi, kemudian melaporkan kepada kami, ada beberapa data yang kemarin belum disampaikan oleh KPU provinsi dan kabupaten kota pada kita,” ujaar Ketua KPU, Arief Budiman di media center KPU, Selasa (19/2).

 

Komisioner KPU, Ilham Saputra, menyampaikan dari partai politik mana saja ke-32 calon anggota legislatif dengan status mantan terpidana korupsi tersebut. Berdasarkan keterangan yang sampaikan Ilham, ada penambahan 7 orang untuk caleg DPRD provinsi dan 25 orang untuk caleg DPRD kabupaten/kota.

 

(Baca juga: Begini Persebaran Daerah Pemilihan Caleg Esk Koruptor)

 

Berikut data tambahan caleg mantan koruptor  yang dirilis oleh KPU: dari PKB (tambahan 2); Partai Gerindra tetap berjumlah 6 orang karena tidak ada tambahan; PDI Perjuangan (tambahan 1 orang) sehingga total berjumlah 2 orang; Partai Golkar (tambahan 2 orang) provinsi dan kabupaten/kota sehingga total keseluruhan sebanyak 10 orang caleg mantan kasus korupsi.

 

Partai Nasdem hingga kini masih bersih. KPU belum menemukan adanya caleg mantan narapidana kasus korupsi. Partai Garuda, masih seperti laporan sebelumnya mencalonkan 2 orang caleg mantan napi korupsi. Partai Berkarya mencalonkan 3 orang caleg sehingga total keseluruhan sebanyak 7 caleg mantan koruptor. Begitu juga dengan Partai Keadilan Sejahtera, ada tambahan sebanyak 1 orang sehingga totalnya berjumlah 2 orang caleg mantan koruptor.

 

Partai Persatuan Indonesia terdapat tambahan sebanyak 2 orang caleg sehingga total memiliki 4 orang caleg mantan napi koruptor. PPP yang sebelumnya tidak memiliki nama mantan napi koruptor, kali ini menyumbang 3 nama caleg mantan napi koruptor. PSI nihil, sedangkan PAN diketahui punya tambahan 2 orang caleg sehingga total 6 orang caleg mantan napi koruptor.

 

Partai Hanura menambah 6 orang caleg mantan napi koruptor sehingga total keseluruhan sebanyak 11 orang. Partai Demokrat menambah 6 orang caleg mantan napi koruptor sehingga total keseluruhan sebanyak 10 orang. Partai Bulan Bintang tercatat punya 2 orang tambahan caleg mantan napi koruptor sehingga total berjumlah 3 orang. PKPI bertambah 2 orang sehingga total keseluruhan sebanyak 4 orang caleg napi koruptor. “Total 72 ditambah 9 caleg DPD menjadi 81 caleg mantan koruptor,” terang Ilham.

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua