Rabu, 20 Maret 2019

Menyoroti Perlindungan Konsumen di Era Bisnis Digital

Konsumen sering kali menjadi pihak paling dirugikan dalam perjanjian dengan perusahaan digital.
Mochamad Januar Rizki
Acara seminar nasional yang juga memperingati HUT ke-66 Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta Utara. Rabu (20/3). Foto: RES

Kemajuan teknologi dalam dunia bisnis saat ini mendorong setiap transaksi jual-beli dapat berlangsung secara virtual atau tanpa tatap muka. Hal ini memberi kemudahan bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun, transaksi virtual ini dianggap memiliki risiko sengketa lebih tinggi dibandingkan konvensional karena tidak ada pertemuan fisik antara penjual dengan konsumen.

 

Dari sisi peraturan, terdapat perbedaan hukum antara transaksi perdagangan konvensional dan digital yang terletak pada bentuk perjanjian berdasarkan KUHPerdata, Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan peraturan perundang-undangan lainnya.

 

Kemudian, kesepakatan berbentuk elektronik juga memiliki implikasi berbeda sehingga konsumen dan pelaku usaha yang tidak memiliki pemahaman tersebut dapat dirugikan hak-haknya termasuk mengenai upaya hukum yang dapat dilakukan.

 

Persoalan hukum berkaitan dengan transaksi elektronik di era teknologi digital juga melibatkan peran pemerintah dalam melakukan kontrol terhadap website atau aplikasi yang menawarkan produknya secara elektronik.

 

Dalam lingkup global, konsumen dari Indonesia dapat membeli barang melalui transaksi elektronik dengan pelaku usaha yang berada di luar negeri sehingga memiliki implikasi yang berbeda karena menyangkut titik taut dalam hukum perdata internasional, khususnya kedudukan pelaku usaha.

 

Pengertian pelaku usaha dalam undang-undang perlindungan konsumen, hanya yang melakukan aktifitas di wilayah Indonesia sedangkan di dalam UU ITE diatur bahwa UU ITE berlaku di wilayah hukum  Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia maupun luar wilayah dan merugikan kepentingan Indonesia.

 

Adanya perbedaan pengaturan ini juga dapat menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda termasuk cara untuk melakukan tindakan apabila terdapat kerugian yang diderita konsumen maupun pelaku usaha.

 

Founder CT Corp, Chairul Tanjung mengatakan penggunaan teknologi digital tidak dapat dihindari dalam aktivitas sehari-hari. Menurutnya, perkembangan teknologi digital ini memiliki dampak positif untuk memberi kemudahan masyarakat. Dia mencontohkan transportasi di Indonesia merupakan sektor paling mengalami perubahan akibat teknologi. Teknologi berhasil memangkas harga dan waktu bagi mobilitas masyarakat.

 

(Baca Juga: Regulasi-regulasi Soal Fintech Ini ‘Curi Perhatian’ Selama 2018)

 

Sayangnya, dalam penggunannya, terdapat pihak-pihak yang menyalahgunakan teknologi sehingga menimbulkan kerugian masyarakat. Sehingga, Chairul Tanjung menilai perkembangan bisnis digital juga perlu diikuti dengan kesiapan peraturan. Menurutnya, pemerintah memiliki peran sebagai pengatur agar tidak ada pihak yang dirugikan.

 

“Digitalisasi ini pasti terjadi dan tidak mungkin bisa dihalangi lagi. Sampai hari ini, konsumen lebih banyak diuntungkan dari teknologi digital ini. Banyak manfaat yang dirasakan konsumen. Yang paling penting yaitu dijaga agar teknologi jangan sampai disalahgunakan. Dibutuhkan aturan-aturan yang komprehensif,” jelas Chairul dalam acara “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dan Pelaku Usaha dalam Transaksi Elektronik di Era Teknologi Digital” di Jakarta, Rabu (20/3).

 

Perkembangan teknologi tidak hanya terjadi pada sektor ritel. Industri jasa keuangan juga merupakan  salah satu sektor yang turut mengalami perubahan. Kemunculan financial technology (fintech) membawa perpektif baru bagi industri keuangan tidak hanya dari sisi bisnis melainkan hukum.

 

Direktur Eksekutif Kepala Departemen Hukum Bank Indonesia, Rosalia Suci Handayani, menyampaikan berbagai kewajiban bagi pelaku jasa keuangan digital untuk mematuhi segala aturan main sebelum mengoperasikan kegiatan usahanya. Berbagai kewajiban berupa pendaftaran dan pelaporan merupakan salah satu ketentuan yang harus dipatuhi para pelaku usaha.

 

Suci melanjutkan kehadiran fintech ini tidak dapat dihindari. Menurutnya, industri jasa keuangan konvensional seperti perbankan harus berkolaborasi dengan fintech agar mampu bertahan. “Fungsi perbankan tetap dibutuhkan. Perbankan harus bersinergi dengan fintech ini. Sebab, dengan teknologi, fintech ini mampu memperoleh jumlah data yang banyak sekali,” jelas Suci.

 

Sementara itu, advokat dari Kantor Hukum Adams & Co, David Tobing menilai perkembangan bisnis digital saat ini belum diimbangi dengan mekanisme penyelesaian sengketanya. Menurutnya, sering sekali dalam klausula baku yang dibuat perusahaan digital tidak realistis untuk dilaksanakan.

 

“Sering kali dalam apps (aplikasi) itu klausula baku merugikan konsumen dan tidak masuk akal. Sehingga, saat proses penyelesaian sengketa dalam persoalan belanja celana (online) saja abitrase-nya harus di Singapura,” kata David.

 

Lebih lanjut, David mendorong agar setiap pelaku usaha digital dan pemerintah agar lebih mengutamakan kepentingan konsumen dalam perkembangan bisnis digital ini. Menurutnya, berbagai praktik yang ada saat ini seperti pengaksesan data pribadi konsumen masih sering dilakukan perusahaan digital tersebut.

 

“Ada beberapa kondisi yang membuat konsumen harus pasrah. Karena kalau tidak, konsumen tidak bisa menginstal atau download aplikasi seperti akses kontak (konsumen). Ini tidak fair,” jelas David.

 

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua