Rabu, 22 Mei 2019

Walhi: Izin Sektor Kehutanan Tumbuh Subur Setiap Masa Transisi Pemerintahan

 

Pada periode kedua pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, Zenzi mencatat banyak kebijakan pelepasan kawasan hutan di setiap provinsi. Regulasi serupa yang rawan diterbitkan pada masa transisi saat ini menurut Zenzi RUU Perkelapasawitan. “Reformasi belum mampu memperbaiki tata kelola lingkungan dan hutan di Indonesia. Ada 31 juta hektar lahan yang izinnya diterbitkan pemerintah untuk korporasi,” ungkapnya.

 

Besarnya jumlah lahan yang dikuasai korporasi melalui izin yang dikeluarkan pemerintah itu, menurut Zenzi tidak sebanding dengan izin yang diterbitkan untuk masyarakat, misalnya melalui skema perhutanan sosial. Zenzi menghitung dari target 12,7 juta hektar perhutanan sosial yang mampu direalisasikan hanya 2,5 juta hektar.

 

Direktur Eksekutif Nasional Walhi, Nur Hidayati berpendapat maraknya izin di sektor kehutanan yang terbit pada era reformasi menunjukan cara pandang partai politik (parpol) terhadap sumber daya alam dan lingkungan hidup masih bersifat eksploitatif serta mengeruk semua kekayaan alam yang ada.

 

Karena itu, penting bagi pemerintahan yang terpilih dalam Pemilu 2019 untuk membenahi berbagai persoalan di sektor lingkungan hidup. Melansir data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Walhi menghitung ada 1 juta hektar perkebunan kelapa sawit yang berada di kawasan hutan.

 

“Presiden harus menginstruksikan kabinetnya untuk melakukan audit perizinan secara menyeluruh berdasarkan kondisi faktual konflik agraria dan sumber daya alam. Serta melihat daya dukung dan daya tampung lingkungan, khususnya sektor kehutanan yang diterbitkan pada masa transisi,” usul perempuan yang disapa Yaya itu.

 

Walhi merekomendasikan Presiden untuk mengawasi dan memerintahkan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk tidak meneruskan tren penerbitan izin secara besar untuk kepentingan bisnis pada masa transisi pemerintahan. Presiden terpilih perlu mencari alternatif calon Menteri yang tidak terafiliasi dengan parpol, punya rekam jejak bersih dari kepentingan bisnis yang bersinggungan dengan sektor kehutanan dan sumber daya alam.

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua