Selasa, 18 June 2019

Siap-siap, Litigasi Lewat E-Court Dimulai Tahun Ini

Menyongsong era baru peradilan Indonesia yang hemat waktu, tenaga, dan biaya.
Norman Edwin Elnizar
Diskusi publik rancangan Perma tentang sistem administrasi perkara. Foto: NEE

Mahkamah Agung (MA) segera menerbitkan pengganti Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik (Perma e-Court). Perma yang baru akan mengatur tata cara persidangan secara elektronik dengan e-Court. Targetnya, Perma ini akan terbit pada Agustus 2019.

E-filing, e-payment, dan e-summons sudah berjalan baik.  Sekarang sedang kami siapkan e-litigation,” kata Hakim Agung Syamsul Ma’arif, Senin (17/6) di acara diskusi publik bertema ‘Rancangan  Peraturan Mahkamah Agung RI tentang Sistem Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik’.

Perma e-Court yang disahkan pada 4 April 2018 lalu mencakup layanan administrasi perkara perdata, perdata agama, tata usaha militer, dan tata usaha negara. Isinya mengatur proses pendaftaran perkara, pembayaran biaya perkara, pemanggilan para pihak, penerbitan salinan putusan, serta berbagai tata kelola administrasi online.

Meskipun baru berlaku satu tahun belakangan, MA menilai Perma e-Court harus segera disempurnakan dengan layanan litigasi secara elektronik. Tujuannya agar e-Court berjalan efektif. Syamsul mengutarakan bahwa e-Court yang efektif bisa menghemat waktu, biaya, dan tenaga para pihak dan advokat yang kerap antri cukup lama saat harus bersidang ke pengadilan.

“E-filing tidak akan berjalan optimal tanpa e-litigation. Kami sudah survei, ini kebutuhan pencari keadilan untuk mendapatkan sistem yang lebih baik,” kata Syamsul saat diwawancarai hukumonline. Ia bertugas sebagai Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Kemudahan Berusaha Mahkamah Agung yang bertanggung jawab merevisi Perma e-Court.

(Baca juga: Perkuat e-Court, MA Kembangkan e-Litigation).

Mahkamah Agung menargetkan e-Court bisa berjalan efektif dalam empat hingga lima tahun mendatang di berbagai pengadilan yang berkedudukan di ibukota provinsi. Namun, Syamsul juga meyakinkan bahwa proses transformasi ini akan berjalan secara bertahap. “Opsional, keinginan para pihak. Kami juga mengukur kesiapan. Tapi political will pimpinan mendorong sistem itu bisa jalan di seluruh pengadilan,” Syamsul menambahkan.

Koordinator Tim Asistensi Pembaruan Peradilan, Aria Suyudi mengatakan Perma e-Court yang baru nantinya melengkapi ketentuan yang belum dimuat sebelumnya. Terutama teknis operasional pasal 1 angka 5 soal definisi administrasi perkara secara elektronik. “Soal jawaban, replik, duplik, dan kesimpulan belum diatur teknis operasionalnya,” kata Aria kepada hukumonline.

Tertera dalam pasal 1 angka 5 bahwa definisi administrasi perkara secara elektronik adalah serangkaian proses penerimaan gugatan/permohonan, jawaban, replik, duplik dan kesimpulan, pengelolaan, penyampaian dan penyimpanan dokumen perkara perdata/agama/ tata usaha militer/ tata usaha negara dengan menggunakan sistem elektronik yang berlaku di masing-masing lingkungan peradilan.

Berdasarkan penelusuran hukumonline, Perma e-Court yang terbit pada 2018 lalu memang belum mengatur bagaimana cara menyampaikan jawaban, replik, duplik, dan kesimpulan secara elektronik. “Perma ini juga memperluas pengguna terdaftar dalam sistem e-Court, yaitu bagi pihak berperkara yang akan bersidang secara e-Court tanpa menggunakan advokat. Mereka menjadi pengguna insidental,” Aria menambahkan.

Layanan e-Court yang dilengkapi Sistem Informasi Penelusuran Perkara menunjukkan kesungguhan MA dalam melakukan pembaruan peradilan bagi kepentingan para pencari keadilan. Terutama didorong kebutuhan dunia usaha untuk memperoleh model penyelesaian sengketa yang efektif dan efisien. “Memang perlu bertahap, ternyata responnya positif,” ujarnya.

Aria menjelaskan hasil survei MA menunjukkan pengguna layanan e-Court sejak November 2018 hingga Mei 2019 mencapai rata-rata 1000 perkara setiap bulan. “Pendaftaran secara secara elektronik rata-rata 1000 perkara, artinya banyak yang pakai, bisa diterima masyarakat,” katanya.

(Baca juga: Seberapa Puas Publik Terhadap Lembaga Peradilan? Ini Dia Hasilnya).

Sekretaris Jenderal Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi), Thomas E.Tampubolon menyambut baik rencana MA tersebut. Hadir di lokasi acara diskusi publik sebagai tamu undangan, Thomas menyampaikan sejumlah masukan kepada MA. Terutama yang berkaitan dengan respon kalangan advokat sebagai salah satu pengguna e-Court.

“Menurut saya pengguna utamanya adalah advokat, karena masyarakat biasanya menyerahkan perkara ke advokat, Peradi siap mendukung,” kata Thomas saat dihubungi hukumonline. Namun, ia berharap agar proses pembahasan selanjutnya dari rancangan Perma e-Court bisa melibatkan organisasi advokat.

Kenyataannya, kata Thomas, tak sedikit advokat yang masih belajar beradaptasi dengan e-Court. Oleh karena itu, ia menginginkan agar advokat diajak duduk bersama membicarakan kebutuhan dalam e-Court alih-alih hanya diberikan sosialisasi saat Perma sudah jadi. “Kami ingin ini mudah digunakan para advokat. Kami sudah meyakinkan kepada para anggota soal manfaat e-Court dan membantu sosialisasinya juga,” ujar Thomas.

Selanjutnya Thomas mengatakan Peradi akan proaktif memberikan usulan dalam rancangan Perma e-Court yang baru. “Kami belum tahu draft rancangannya, tentu kami akan memberi masukan lebih lanjut. Kami akan membentuk tim setelah ini untuk antisipasi,” katanya lagi.

Diskusi publik ini dihadiri sejumlah tamu undangan dari berbagai instansi dan praktisi untuk memberikan masukan terhadap rancangan Perma e-Court yang baru. Termasuk pula Ketua Federal Court Australia, James L. Allsop beserta rombongan delegasi yang berkunjung ke Indonesia.

MA telah bekerja sama selama 15 tahun dengan peradilan Australia (Federal Court of Australia dan Family Court of Australia) sejak tahun 2004. Kerja sama ini meliputi manajemen perkara, manajemen perubahan dan kepemimpinan, kemudahan berusaha, kepercayaan dan keyakinan publik, reformasi mediasi, reformasi pengadilan sederhana, reformasi kepailitan dan sebagainya.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua