Kamis, 20 June 2019

Memahami Aspek Perpajakan Pertambangan Mineral dan Batubara

Pajak Pertambangan Mineral dan Batubara terdiri atas beberapa aspek. Salah satunya, tidak lepas dari sejarah perkembangan bentuk perjanjian antara pemerintah dan pengusaha batu bara.
CT-CAT
Foto: Dokumen IKHAPI

Pemberlakuan pajak pada industri batu bara tidak lepas dari sejarah perkembangan bentuk perjanjian antara pemerintah dan para pengusaha batu bara. Hal tersebut diungkapkan oleh Presiden Ikatan Kuasa Hukum dan Advokat Pajak Indonesia (IKHAPI), Joyada Siallagan. Mengacu pada Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Pertambangan, mulanya bentuk perjanjian yang ada berupa kontrak karya atau dikenal dengan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B). “Dengan demikian perlakuan pajak, baik pajak penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai, mengikuti ketentuan dalam Kontrak Karya atau Perjanjian Kerja Sama Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B),” tutur dia.

 

Aspek Pajak Penghasilan, sesuai Pasal 33A ayat (4) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan Keempat Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 sendiri menyatakan—Wajib Pajak yang menjalankan usaha di bidang pertambangan minyak dan gas bumi, pertambangan umum dan pertambangan lainnya berdasarkan Kontrak Bagi Hasil, Kontrak Karya, atau perjanjian kerja sama pengusahaan pertambangan yang masih berlaku pada saat berlakunya Undang-undang ini, pajaknya dihitung berdasarkan ketentuan dalam Kontrak Bagi Hasil, Kontrak Karya atau perjanjian kerja sama pengusahaan pertambangan tersebut sampai dengan berakhirnya kontrak atau perjanjian kerja sama dimaksud.

 

Kontrak Karya Pertambangan Mineral adalah suatu perjanjian pengusahaan pertambangan bahan galian mineral antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Perusahaan Swasta Asing atau Patungan Asing dengan Nasional (dalam rangka Penanaman Modal Asing) dengan berpedoman kepada Undang-undang No.11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan.

 

Kuasa Pertambangan adalah dasar untuk melakukan usaha pertambangan mulai dari survei/penyelidikan umum, eksplorasi, eksploitasi, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan. Kuasa pertambangan ini merupakan izin untuk melakukan pertambangan yang diberikan oleh lembaga pemerintah yang memiliki kewenangan. Kuasa pertambangan kemudian dikenal dengan nama Izin Usaha Pertambangan (IUP).

 

Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyatakan, pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.

 

Pertambangan Mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah. Sedangkan Pertambangan Batubara adalah pertambangan endapan karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut, dan batuan aspal.

 

Menurut Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Logam dan Batubara, Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi dalam menjual produk pertambangan yang diproduksi wajib berpedoman pada Harga Patokan dalam menghitung Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), yaitu Harga Patokan dihitung berdasarkan Harga Acuan yang ditetapkan oleh Kementerian ESDM (PerDirjen Minerba Nomor 515.K/32/DJB/2011 tentang Formula untuk Penetapan Harga Patokan Batu Bara).

 

Harga Batubara Acuan ditentukan berdasarkan rata-rata harga yang berlaku di pasar internasional, yang diterbitkan oleh Indonesian Coal Index/Argus Coalindo, Newcastle Export Index, Global Coal Newcastle Index, Platt’s, dengan kualitas batubara pada kalori 6322 Kcal per kg GAR.

 

Harga Mineral Acuan ditetapkan oleh Menteri ESDM setiap bulan dan mengacu pada publikasi harga mineral logam pada index dunia, antara lain oleh London Metal Exchange, London Bullion Market Association, Asian Metal, dan Indonesia Commodity and Derivatives Exchange (ICDX).

 

Harga Patokan adalah harga yang ditentukan pada suatu titik serah penjualan (at sale point) secara Free on Board (FOB). Adapun titik serah penjualan (at sale point) ini meliputi:

  1. Free on Board di atas Kapal Pengangkut (vessel);
  2. Free on Board di atas tongkang (barge);
  3. Sampai dengan pelabuhan pengguna akhir secara Cost Insurance Freight (CIF) atau Cost and Freight;
  4. Di lokasi pembangkit listrik mulut tambang; dan/atau
  5. Penjualan satu pulau dengan menggunakan moda transportasi darat sampai dengan fasilitas penyimpanan mineral dan batubara milik pengguna akhir.
Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua