Sabtu, 29 June 2019

BPHN Susun Konsep Menghidupkan Hukum Adat dalam Peraturan Perundang-undangan

Usulan untuk dituangan dalam revisi UU No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
Norman Edwin Elnizar
Seminar tentang hukum yang tidak tertulis di Jakarta, diselenggarakan BPHN. Foto: Humas BPHN

Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) berupaya mendorong agar hukum adat dan berbagai hukum yang hidup di masyarakat wajib menjadi pertimbangan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Caranya dengan mengajukan usulan revisi UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan). Gagasan ini muncul dalam seminar BPHN, di Jakarta, Rabu (27/6).

Seminar bertajuk ‘Pemberdayaan Hukum Tidak Tertulis dalam Grand Design Pembangunan Hukum Nasional’ itu membahas sejumlah masukan untuk merevitalisasi peran hukum tidak tertulis dalam politik hukum nasional. BPHN tengah berupaya memperkuat sinergi berbagai hukum yang hidup di masyarakat ke dalam produk peraturan perundang-undangan.

“Kami berupaya mengusulkan revisi UU No. 12 Tahun 2011 untuk menambahkan ketentuan tersebut,” kata Kepala Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional BPHN, Liestiarini Wulandari saat diwawancarai hukumonline.

Hukum tidak tertulis yang dimaksud seminar ini mengacu pada berbagai norma hukum adat, hukum agama, dan mekanisme pengaturan lokal yang secara nyata tumbuh dan berkembang di masyarakat. Artinya, ada berbagai tatanan lain yang bukan hukum tertulis berbentuk undang-undang serta turunannya namun diakui masyarakat juga sebagai hukum.

Gagasan BPHN untuk menyusun grand design upaya ini mendapatkan dukungan dari sejumlah ahli hukum. Guru Besar Hukum Adat Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, I Nyoman Nurjaya mengatakan bahwa bangsa yang multikultural seperti Indonesia harus responsif dan akomodatif terhadap berbagai keragaman nilai dan tradisi di masyarakat.

“Nilai-nilai, prinsip hukum, dan tradisi folk law wajib diintegrasikan ke dalam sistem hukum nasional dan dituangkan secara konkret ke dalam peraturan perundang-undangan,” katanya di hadapan para peserta seminar.

Nyoman mengatakan bahwa paradigma pembangunan hukum nasional dalam tiga dekade belakangan cenderung menganut sentralisme hukum. Akibatnya, berbagai proses legislasi justru gagal mengakomodasi kemajemukan rasa keadilan dan hukum yang hidup di masyarakat. Para anggota parlemen ternyata tidak benar-benar mewakili aspirasi soal rasa keadilan dan hukum yang hidup di masyarakat.

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua