Jumat, 26 Juli 2019

Pembahasan RUU Minerba Dikebut di Akhir Periode

Waktu yang tersisa untuk periode Pemerintah saat ini tidak memungkinkan untuk menyelesaikan RUU tersebut.
Moh. Dani Pratama Huzaini
Foto: RES

Masa jabatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat tinggal menghitung bulan. Dalam rapat bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM), Komisi VII mulai mengagendakan pembicaraan tingkat 1 draft Rancangan Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara (RUU Minerba). DPR dan Pemerintah mulai membahaS Daftar Inventaris Masalah (DIM).

Dalam rapat yang juga dihadiri oleh Menteri ESDM Ignasius Jonan dan Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, disampaikan rencana percepatan penyelesaian RUU Minerba sebelum berakhirnya masa jabatan anggota DPR 2014-2019. Artinya dalam masa sidang yang hanya tiga minggu karena dipotong reses, DPR bersama Pemerintah ingin merampungkan RUU Minerba.

Rencana percepatan pembahasan RUU dapat dilihat sebagai langkah positif sekaligus kekhawatiran tidak terakomodasinya beragam masukan masyarakat. Manajer Advokasi dan pengembangan Program Publish What You Pay (PWYP) Indonesia, Aryanto Nugroho mengungkapkan pertanyaan terkait langkah Pemerintah dan DPR yang hendak menyelesaikan pembahasan RUU tersebut. Ada kekhawatiran percepatan proses penyelesaian ini dikarenakan adanya kepentingan jangka pendek. “Mengapa pembahasan RUU Mineba dikebut di akhir masa jabatan ini? Padahal, setiap tahun tak kurang-kurangnya desakan dari berbagai pemangku kepentingan mendesak penyelesaian RUU Minerba karena urgensinya,” ujar Aryanto saat dihubungi hukumonline, Jumat (26/7).

(Baca juga: Revisi RUU Minerba Tekankan Hilirisasi Dalam Negeri).

Aryanto menyampaikan bahwasanya kepentingan pembenahan tata kelola sektor minerba  dari hulu sampai hilir harus menjadi semangat dalam pembahasan RUU Minerba  yang berujung pada sebesar-besar kemakmuran rakyat. Ini perlu mendapat perhatian, tidak bisa hanya memperhatikan satu saja isu krusial di sektor tambang yang tengah ramai di bicarakan, terkait perpanjangan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B).

(Baca juga: Akhiri Polemik Perpanjangan PKP2B, Kembali ke UU Minerba).

Ia menambahkan perlu dipastikan pembahasan RUU Minerba dapat berjalan secara transparan, terbuka dan melibatkan partisipasi masyarkat secara luas. Tidak hanya pemerintah dan pelaku usaha yang dilibatkan dalam pembasan RUU Minerba ini. Tapi juga turut menyertakan akademisi, Lembaga Non Pemerintah dan terutama masyarakat di sekitar wilayah terdampak harus benar-benar terlibat dalam pembahasan RUU Minerba.

Terkait perpanjangan PKP2B, merupakan salah satu poin dalam DIM yang diajukan oleh Pemerintah saat rapat bersama Komisi VII. Menurut Aryanto, DIM yang seharusnya ditandatangani oleh sejumlah kementerian terkait, saat diajukan hanya ditandatangani oleh KESDM. Selain itu, menurut Aryanto, DIM Pemerintah dan draft yang disusun DPR telah mengubah substansi pasal 169 UU Minerba yang berlaku saat ini.

Dalam Pasal 169 UU Minerba, Kontrak Karya (KK) dan PKP2B akan mendapatkan perpanjangan otomatis selama 2 (dua) kali 10 (sepuluh) tahun dalam bentuk IUPK. Pemegang KK dan PKP2B juga diberikan hak untuk mengusahakan kembali wilayah yang mendapat IUPK dengan luas wilayah sesuai dengan rencana kerja seluruh wilayah tambang dalam penyesuaian KK atau PKP2B.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua