Senin, 26 August 2019

Dari Soal PNS Menjabat Pengurus RT/RW Sampai Dugaan Eksploitasi Anak dalam Seleksi Beasiswa Bulutangkis

 

Penjelasan selengkapnya silakan klik ulasan berikut ini.

 


  1. Definisi Saksi Mahkota

Saksi mahkota adalah istilah untuk tersangka/terdakwa yang dijadikan saksi untuk tersangka/terdakwa lain yang bersama-sama melakukan suatu perbuatan pidana. Walaupun tidak diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, tapi dalam praktiknya memang sering dijumpai adanya saksi mahkota untuk pembuktian pada perkara pidana.

 

Penjelasan selengkapnya silakan klik ulasan berikut ini.

 


  1. Langkah Hukum Jika Merasa Terganggu Atas Pengawasan CCTV

Pemasangan closed circuit television (“CCTV”) atau kamera pemantau di kawasan perumahan merupakan salah satu upaya menjamin keamanan bersama. Apabila CCTV tersebut dinilai hanya mengawasi satu rumah hingga ke level mengganggu privasi penghuninya, langkah hukum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat ditempuh. Namun sebelumnya, penyelesaian dengan musyawarah perlu didahulukan. Penjelasan lebih lanjut dapat klik ulasan berikut ini.

 


  1. Kewajiban Pengembalian Kelebihan Transfer

Segala pengaturan mengenai pembayaran menggunakan pembayaran debit telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana. Dalam hal terjadi kelebihan pembayaran dengan menggunakan transfer debit, maka pihak kafe selaku Penerima Akhir Transfer Debit berkewajiban untuk menolak dan mengembalikan dana kelebihan bayar yang telah ditransfer oleh Anda selaku Pembayar Transfer Debit sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 64 UU 3/2011.

 

Apa hukuman yang didapatkan kafe jika menolak mengembalikan atau sengaja tidak melunasi pengembalian dana tersebut? Penjelasan selengkapnya silakan klik ulasan berikut ini.

 


  1. Berhakkah Pegawai Non-PNS Menerima Pensiun dan Pesangon?

Pasal 99 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja telah mengatur bahwa pegawai non-PNS hanya berhak memperoleh perlindungan berupa manfaat jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian.

 

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan berikut ini.

 


  1. Dugaan Eksploitasi Anak dalam Penyelenggaraan Beasiswa Bulu Tangkis

Penyelenggaraan Audisi Umum Beasiswa Bulu Tangkis dapat diklasifikasikan sebagai bentuk Corporate Social Responsibility (“CSR”) atau Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

 

Untuk dapat dikatakan sebagai bentuk eksploitasi terhadap anak, maka dibutuhkan pembuktian pemenuhan unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan perubahannya.

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua