Kamis, 05 September 2019

Rekomendasi KNHTN ke-6 untuk Presiden, Salah Satunya Terkait Syarat Menteri

Khusus keberadaan menteri koordinator, Konferensi memandang perlu ditinjau kembali efektifitasnya. Secara konstitusional, tidak ada keharusan bagi presiden untuk tetap mempertahakan kementerian koordinator.
Moh. Dani Pratama Huzaini
Pembacaan rekomendasi Konferensi Nasional Hukum Tata Negara ke-6 , di Jakarta, Rabu (4/9). Foto: DAN

Konferensi Nasional Hukum Tata Negara (KNHTN) ke-6 yang diselenggarakan di Jakarta baru saja usai. Konferensi yang menghadirkan ratusan akademisi, pengajar hukum tata negara, dan sejumlah Pakar dibidang Hukum Tata Negara dari berbagai universitas di tanah air ini mengangkat tema yang sedang hangat dalam konstalasi ketatanegaraan Indonesia, Memperkuat Kabinet Presidensial Efektif.

 

Di ujung penyelenggaraan Konferensi, dibacakan sejumlah rekomendasi yang akan disampaikan kepada presiden mengenai desain, postur, dan proses pembentukan kabinet yang sesuai dengan sistem presidensial berdasarkan UUD Negara Republik Indoensia. Ketua Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara–Hukum Administrasi Negara, Mahfud MD, menyampaikan kehkawatirannya dalam penataan kabinet ke depan justru sesuai dengan semangat sistem Presidensil.

 

“Kita khawatir nanti pembentukannya (kabinet) tidak sesuai dengan jiwa dan semangat sistem presidensial,” ujar Mahfud MD dalam jumpa pers sesaat setelah penutupan konferensi berlangsung, Rabu (5/9), di Jakarta.

 

Untuk diketahui, kerangka konstitusional mengenai kabinet terletak pada Pasal 17 UUD 1945, yang kemudian diatur dalam Undang-Undang No.39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Pasal 17 UUD 1945 mengatur, Presiden dibantu oleh Menteri-menteri negara, di mana menteri-menteri tersebut diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Setiap menteri membidani urusan tertentu dalam pemerintahan. Sementara terkait pembentukan, pengubahan dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang.

 

Saat membacaan rekomendasi hasil konferensi, Ketua Panita yang juga pengajar HTN dari Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Indonesia Jentera, Bivitri Susanti, menyebutkan konstitusi secara jelas mengatur tentang pengangkatan dan pemberhentian menteri sepenuhnya ada di bawah kekuasaan presiden tanpa harus meminta persetujuan atau bahkan hanya sekadar konfirmasi kepada lembaga perwakilan.

 

Sementara perubahan atau pembubaran kementerian, Presiden diharuskan untuk meminta pertimbangankepada DPR sesuai ketentuan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Namun masih terdapat banyak persoalan ketatanegaraan yang memerlukan kajian lebih lanjut.

 

“Soal penentuan kabinet dan penyelenggaraan tidak akan lepas dari sistem pemerintahan, pemilihan umum (Pemilu), partai politik, dan kerangka hukum serta praktik dalam penyelenggaraan negara dan administrasi negara secara umum,” ujar Bivitri.

 

Indonesia yang menganut sistem presidensial dengan jumlah partai politik yang banyak, kemudian dipadukan dengan model pemilihan presiden yang mendorong pembentukan koalisi, menyebabkan hak prerogatif presiden untuk membentuk kabinet tidak dapat diterapkan secara sederhana. Selain itu, ada beberapa hal dalam praktik ketatanegaraan yang perlu didiskusikan untuk dapat menghasilkan kabinet yang lebih efektif.

 

(Baca: Pentingnya Membentuk Manajemen Koalisi dalam Kabinet Presidensial)

 

Untuk itu menurut konferensi, harus ada posisi tawar antara presiden dengan partai politik daam penyusunan kabinet. Konferensi mengusulkan sejumlah syarat untuk menjadi Menteri. Pertama, untuk menjadi Menteri syaratnya mutatis mutandis dengan syarat untuk menjadi presiden.

 

Kemudian melalui mekanisme fit and proper test, dengan melihat rekam jejak. Selain itu dengan menambahkan syarat keahlian terkait bagi seorang menteri dengan bidang yang akan jadi tugas dan fungsinya. Seorang Menteri juga diharapkan memiliki kemampuan pemahaman tentang administrasi negara; memiliki kapabilitas, integritas, akseptabilitas; serta memiliki kemampuan sebagai penghubung dalam birokrasi, standarisasi proses kerja dan output, juga membangun budaya organisasi.

 

Menjelaskan terkait mekanisme fit and proper test, Direktur Pusat Kajian Pancasila dan Konstitusi (Puskapsi) Fakultas Hukum Universitas Negeri Jember, Bayu Dwi Anggono, menyebutkan fit and proper test yang nanti dijalankan bisa dengan jalan mengulang pengalaman ketika penataan kabinet Jokowi pada periode pertama.

 

“Persiden pernah meminta KPK untuk menilai nama-nama calon Menteri yang ada,” ujar Bayu.

 

Selanjutnya, konferensi menilai UU Kementerian Negara dan praktik ketatanegaraan yang menimbulkan adanya koalisi, ternyata sangat membatasi hak prerogatif presiden dalam penentuan kabinet karena presiden harus memperhitungkan secara politik, posisi partai-partai politik dalam pemerintahan. Padahal di sisi lain, ada keinginan kuat untuk memiliki kabinet yang lebih profesional.

 

Karenanya, penting untuk membatasi jumlah menteri yang berasal dari partai politik. Sehubungan dengan itu, hak prerogatif presiden harus dimaknai secara mutlak pada kriteria atau kualifikasi menteri. Meski partai politik bisa saja menawarkan kader-kader ataupun profesional yang terafiliasi dengan partainya untuk menduduki jabatan menteri, namun kriteria itulah yang harus menjadi ukuran pemilihan, maupun evaluasi menteri, oleh presiden.

 

Selain itu, perlu dipikirkan adanya pembatasan yang jelas tentang jabatan menteri mana saja yang harus professional atau boleh dimasuki parpol. Menteri yang masuk dalam kategori konstitusional sebagai trium virat, yaitu menteri luar negeri, menteri dalam negeri, menteri pertahanan, harus diduduki oleh orang-orang yang profesional. Begitu juga dengan menteri-menteri lainnya, yang mensyaratkan keahlian ataupun pengalaman yang khusus.

 

Khusus wacana penggabungan fungsi pengelolaan perdagangan luar negeri ke dalam kemeterian luar negeri, pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Gajah Mada, Zainal Arifin Mochtar, mengungkapkan sepanjang hal tersebut merupakan bagian dari kebutuhan dan rencana kerja presiden ke depan maka itu harus bisa diakomodir. Namun, jika ingin mengubah nomenklatur tersebut, akan menghadapai tantangan konstitusional. Mengingat nomenklatur kementerian diatur dalam UUD.

 

“Jika dibutuhkan, bisa dengan menambahkan saja fungsinya ke kementerian luar negeri tanpa mengubah nomenklatur,” ujar Zainal Arifin.

 

Sementara keterkaitan antara sistem pemilu, sistem kepartaian, sistem perwakilan, dan sistem pemerintahan. Menurut Konferensi, harus ada evaluasi terhadap berbagai undang-undang terkait. Beberapa hal yang perlu dievaluasi adalah tentang pemisahan pemilu serentak menjadi level daerah dan level nasional.

 

Kemudian meninjau presidential threshold, menjadikan visi dan misi capres sebagai “living document”, serta mempertimbangkan jarak waktu antara pengumuman hasil Pemilu, yang terlalu jauh dengan waktu pengambilan sumpah presiden dan wakil presiden terpilih. “Jarak yang terlalu jauh seperti saat ini terlalu banyak ruang untuk melakukan negosiasi politik,” ujar Bivitri saat membacakan rekomendasi. 

 

Postur Kabinet

Kabinet yang berjumlah proporsional perlu dipikirkan, sesuai dengan program kerja dan urusan-urusan yang diatur dalam konstitusi. UU Kementerian Negara hanya mengatur batas maksimal jumlah menteri. Selain itu, ada pula kementerian yang harus ada menurut UUD 1945 dan UU Kementerian Negara. Oleh karena, struktur yang akan menyelenggarakan urusan tersebut juga bersifat urgen.

 

Hanya saja, urgensi keberadaan struktur tidak mesti linier dengan urusan-urusan yang telah diidentifikasi dalam UUD 1945. Dalam arti, mungkin saja dua atau tiga urusan pemerintahan dalam UUD 1945 dilaksanakan oleh satu struktur kementerian saja atau satu urusan dilaksanakan oleh beberapa kementerian.

 

Oleh karena itu, yang terpenting adalah semua urusan pemerintahan yang menjadi mandat konstitusi tersebut mesti dilaksanakan oleh organisasi/kementerian yang berada di bawah Presiden.

 

Khusus keberadaan menteri koordinator, Konferensi memandang perlu ditinjau kembali efektifitasnya. Secara konstitusional, tidak ada keharusan bagi presiden untuk tetap mempertahakan Kementerian Koordinator.

 

Sebab, kehadiran Menteri Koordinator hanya didasarkan pada ketentuan Pasal 14 Undang-Undang No.39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara yang berbunyi: “Untuk kepentingan sinkronisasi dan koordinasi urusan Kementerian, Presiden dapat membentuk Kementerian koordinasi”. Untuk itu, jika presiden masih memandang perlu adanya menteri Koordinator, harus dipertimbangkan efektivitasnya, apakah memberi nilai tambah bagi presiden atau tidak.

 

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua