Jumat, 06 September 2019

Bantu Lawyer Akselerasi Waktu dan Kinerja, Bagaimana Pertanggungjawaban AI?

Untuk mengantisipasi lawyer dimintai pertanggungjawaban atas kekeliruan AI-nya, sudah sepatutnya pengembangan etika dan standar pemanfaatan AI dibentuk.
Hamalatul Qur'ani
Menteri Hukum dan Urusan Dalam Negeri Singapura, K Shanmugam, saat membuka pagelaran bergengsi Tech Law Festival di Marina Bay Sands, Kamis (5/9). Foto: HMQ

Alih-alih mendepak lawyer dari pekerjaannya, disrupsi teknologi malah dipercaya mampu meningkatkan efisiensi waktu dan tenaga lawyer dalam membentuk maupun me-review kontrak-kontrak dan dokumen dalam jumlah besar. Ke depan, bisa dipastikan teknologi justru membuat kompetisi soal efisiensi kerja antar lawyer lebih sengit.

 

Bukti nyata tampak melalui pagelaran tahunan ‘TechLaw Fest 2019’ yang diselenggarakan Singapura Academy of Law (SAL) bekerjasama dengan kementerian Hukum dan Dalam Negeri Singapura. Di situ, beragam start-up bersaing mempertontonkan teknologi termutakhir mereka dalam meringkas kerja hukum.

 

Mulai dari aplikasi negosiasi kontrak secara online, mesin pembentuk dan pemindai substansi kontrak/NDAs yang bahkan advance memahami local language, mesin pemeriksa keakuratan compliance dan due diligence dan masih banyak lagi.

 

Pemerintah Singapura memang tak main-main dalam mendukung anak-anak muda dalam mengembangkan teknologi, apalagi untuk menunjang pekerjaan di industri jasa hukum. Karena bagi pemerintah Singapura, penguatan kualitas anak muda dalam mengembangkan teknologi hukum merupakan investasi masa depan yang menjanjikan.

 

“This is an investment in the future of the profession,” begitulah statement yang dikeluarkan Menteri Hukum dan Urusan Dalam Negeri Singapura, K Shanmugam, saat membuka pagelaran bergengsi TechLaw Fest di Marina Bay Sands, Kamis (5/9).

 

Dengan pemanfaatan big data, katanya, tentu kerja lawyer akan lebih efisien dan sedikit memakan waktu. Selama ini, lawyer harus berurusan dengan banyak sekali dokumen, seperti membaca preseden-preseden terdahulu, hukum-hukum dan regulasi yang berlaku, berurusan dengan transaksi yang begitu kompleks dan melibatkan cross border transaction.

 

Di tengah begitu padatnya dokumen yang harus diurus dan dipelajari, klien tentu berekspektasi agar lawyer bisa menyelesaikan urusannya tak hanya sekadar cepat tapi juga penuh tanggung-jawab (tidak asal-asalan).

 

Ia mencontohkan sebuah sistem algoritma pembelajaran mesin untuk analisis kontrak bernama Kira. Melalui Kira, Lawyer bisa convert file dalam jumlah yang sangat banyak dengan sebuah format yang bisa dibaca mesin.

 

Freshfields Bruckhaus Deringer LLP, sebuah lawfirm elit yang berpusat di London, UK telah menggunakan Kira sejak September 2016 dan telah menangani beragam project mulai dari Analisa due diligence hingga regulatory compliance.

 

Secara otomatis, mesin akan mendeteksi isu-isu apa saja yang harus menjadi perhatian lawyer. Dilatih freshfields untuk menangani lebih dari 11 ribu kontrak, Kira bahkan bisa membantu users untuk mengidentifikasi ketentuan atau pasal-per pasal di kontrak yang kemungkinan bisa melanggar anti-corruption law.

 

Selain Kira, Shanmugam juga mencontohkan kompetisi sengit antar 20 US lawyer dengan jam terbang tinggidengan Artificial Intelligence (AI) buatan Law Geex. Untuk me-review total 5 Non-Disclosure Agreements (NDAs), AI unggul dengan tingkat akurasi mencapai 94 persen dalam waktu 26 detik dibandingkan para lawyer dengan tingkat akurasi rata-rata 85 persen dengan waktu lebih lama, yakni 92 menit. Alih-alih menjadi ancaman, disrupsi teknologi diyakini Shanmugam justru bisa membantu para lawyer.

 

“Aplikasi teknologi ini malah bisa membantu lawyer, lawyer bisa lebih focus melakukan kerja-kerja analisis yang bernilai lebih tinggi,” katanya.

 

(Baca: Artificial Intelligence dalam Industri Hukum, Menyongsong Masa Depan Dunia Hukum Tanpa Hakim dan Lawyer?)

 

Poin penting yang patut diperhatikan, kata Shanmugam, AI memang membantu lawyer membuat keputusan dan melakukan analisis, namun apakah bisa AI bertanggungjawab atas keputusan yang diambilnya ketika ternyata keliru?

 

Ada beberapa jenis pertanggungjawaban yang banyak diimplementasikan seperti product liability, vicarious liability atau telah menentukan sejak awal mana saja yang tidak termasuk pertanggungjawaban lawyer. Untuk mengantisipasi lawyer dimintai pertanggungjawaban atas kekeliruan AI-nya, sudah sepatutnya pengembangan etika dan standar pemanfaatan AI dibentuk.

 

Dekan Fakultas Hukum National University of Singapore (NUS), Prof. Simon Chesterman, mengatakan di samping manfaat AI yang sangat besar seperti membuat pekerjaan lebih efisien, optimalisasi kualitas kerja dan lainnya, namun ketika AI berkembang sedemikian rupa hingga keluar kendali manusia atau disalahgunakan itu yang berbahaya. Artinya, perlu adanya balancing soal regulasi yang mengatur proteksi di samping mendorong agar AI terus berkembang.

 

Sebaliknya, kalau pemerintah terlalu banyak mengatur soal AI dikhawatirkan manfaat yang akan didapatkan bisa lebih sedikit ketimbang bahaya yang mungkin akan ditemui. Mengingat AI sebagai manusia di abad ini, katanya, tak hanya sekadar berfungsi sebagai mesin pembantu tenaga kerja, namun membantu pekerjaan manusia sekaligus bisa mempermudah bisnis.

 

“Apa yang dilakukan Singapura, adalah menemukan the middle ground antara mengatur soal consumer protection dan memberikan kebebasan untuk pengembangan AI itu sendiri,” jelasnya.

 

Begitu halnya dengan pengaturan data pribadi. Singapore Personal Data Protection Commission (PDPC) disebutnya memainkan peranan penting untuk melakukan edukasi bahwa PDP Act 2012 bukan untuk menghambat inovasi melainkan untuk mempertemukan kepentingan bisnis dan consumer needs untuk protect data tentunya dibarengi dengan penegakan hukum yang serius.

 

Transparansi pemanfaatan data dinilainya menjadi kunci penting balancing antara bisnis dan consumer protection. Transparansi juga menjadi kunci tumbuhnya ecosystem of trust dari konsumen kepada pelaku bisnis.

 

Kesulitannya, lantaran sophisticated-nya sistem AI yang dikembangkan membuat transparansi menjadi sulit dijangkau. Terlebih transmisi data yang dimanfaatkan AI melibatkan personal data yang begitu besar dan harus bisa dikelola secara bertanggungjawab. Untuk mencapai itu transparansi data apa saja yang dimanfaatkan kepada pengguna tetap harus dilakukan.

 

“As AI system become more complicated so the transparency become hard and harder,” ujarnya.

 

Sir Tim Berners-Lee. Foto: HMQ 

 

Ilmuwan Komputer Inggris, penemu sekaligus pemegang invensi world wide web (1989), Sir Tim Berners-Lee, turut hadir dalam Techlaw Fest kali ini. Di hadapan awak media, Ia menegaskan pesatnya perkembangan teknologi tetap tak akan mampu menggantikan jenis pekerjaan yang berhubungan langsung dengan ‘human touch’. Daya Analisa manusia yang berhubungan dengan kreativitas tak bisa digantikan.

 

Yang penting digarisbawahi, katanya, inovasi teknologi harus selalu berbanding lurus dengan pengembangan regulasi.Skandal Cambridge Analytica yang melibatkan pengumpulan informasi pribadi 87 juta pengguta FB untuk kepentingan politik serta penyebaran berita palsu bisa dijadikan pembelajaran.

 

“Teknologi dan kebijakan harus selalu dikembangkan bersama-sama. Jika anda mengembangkan satu tanpa yang lain, di situ anda akan mengalami banyak masalah,” tukasnya.

 

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua