Minggu, 08 September 2019

Sejumlah Argumen Polemik RUU KPK

 

Terkait Dewan Pengawas, Samad mengatakan sistem yang ada di KPK sudah menerapkan zero tolerance untuk penyelewengan. Penegakan kode etik yang berjalan di KPK, menurut Samad sudah baik, bahkan sidang kode etik terhadap pimpinan KPK bisa disiarkan langsung dan disaksikan seluruh rakyat Indonesia. “Ketika saya menjalani sidang etik, itu disiarkan langsung dan bisa disaksikan langsung,” ucapnya.

 

Bertentangan RUU Penyadapan

Peneliti ICW Kurnia Ramadhana mengatakan jika penyadapan yang dilakukan KPK harus meminta izin terlebih dulu Dewan Pengawasan, maka usulan ini bertentangan dengan ketentuan penyadapan yang diatur dalam RUU Penyadapan. Dalam RUU Penyadapan, KPK tidak perlu meminta izin pihak manapun untuk melakukan penyadapan.

 

Dalam draft revisi UU No.30 Tahun 2002, Kurnia juga melihat peran Dewan Pengawasan yakni mengawasi KPK. Peran ini tidak dibutuhkan karena UU No.30 Tahun 2002 sudah mengamanatkan audit keuangan KPK dilakukan oleh BPK. Kinerja KPK juga diawasi oleh komisi III DPR, presiden dan publik. Terkait penindakan, KPK diawasi oleh institusi kekuasaan kehakiman, misalnya ketika menetapkan tersangka, pihak yang ditetapkan sebagai tersangka bisa mengajukan permohonan praperadilan.

 

Soal SP3, Kurnia mengingatkan ada putusan MK yang tidak memberi kewenangan SP-3 kepada KPK dan mengingatkan KPK agar berhati-hati dalam menangani perkara. ICW mencatat dakwaan KPK di persidangan selalu terbukti. “Daripada merevisi UU No.30 Tahun 2002 lebih baik DPR dan pemerintah merevisi UU No.31 Tahun 1999,” usulnya.

 

Dosen FH Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar menilai cara pandang DPR terhadap KPK saat ini berubah. Saat membidani lahirnya UU No.30 Tahun 2002, semangat DPR ketika itu melahirkan lembaga khusus yang menangani kasus korupsi karena kepolisian dan kejaksaan mandeg dalam menangani perkara korupsi. Arah revisi saat ini KPK ingin dijadikan lembaga penegak hukum biasa.

 

Abdul menilai sudah banyak lembaga yang mengawasi KPK. Buktinya, ada pimpinan KPK yang dibawa ke pengadilan karena tersangkut kasus pidana. Abdul memaklumi banyak pihak yang berupaya “menyerang” KPK sejak lahir karena kerja-kerja yang dilakukan KPK selama ini cukup berhasil menjebloskan banyak pelaku korupsi ke penjara. Dia mencatat ada lebih dari 200-an anggota DPR dan DPRD, dan 27 menteri yang diproses KPK karena diduga melakukan tindak pidana korupsi.

 

Dia melihat ada serangkaian peristiwa yang mengarah pada pelemahan KPK mulai dari pemilihan 10 calon pimpinan KPK periode 2019-2023 yang ditengarai ada masalah, RUU KUHP, dan revisi UU No.30 Tahun 2002. “Arahnya itu pelemahan KPK sebagai lembaga independen menjadi lembaga yang berada di bawah eksekutif,” tegasnya.

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua