Senin, 04 November 2019

Ini Sinyal Presiden Dianggap Tak Peduli Terhadap Pemberantasan Korupsi

Terlihat ketika mulai menerbitkan Surpres, hingga mengabaikan saran dari para guru besar.
Rofiq Hidayat/ANT
Foto: RES

Kekecewaan terhadap sikap Presiden Jokowi yang tak kunjung menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) terhadap RUU KPK yang baru terpancar dari barisan koalisi masyarakat sipil. Bahkan, sikap tersebut dinilai bahwa Presiden Jokowi tidak berpihak terhadap pemberantasan korupsi.

 

“Menurut kami tidak dikeluarkan Perppu terhadap Revisi UU KPK, adalah sebuah lonceng kita masuk ke dalam Neo Orba,” ujar Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBHI) Asfinawati dalam sebuah diskusi bertajuk ‘Presiden Tidak Menerbitkan Perppu, Komitmen Anti Korupsi Pemerintah Dipertanyakan’ di Jakarta, Minggu (3/11).

 

Koalisi menilai, gelagat Presiden Jokowi emoh menerbitkan Perppu sudah terlihat sedari awal. Pertama, revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK yang bergulir di DPR September lalu justru menjadi bagian dari dorongan pemerintah. Presiden Jokowi menyetujui revisi dengan mengirimkan surat presiden (Surpres).

 

Kedua, terdapat pertentangan antar dua pasal peralihan. Pasal 69D menyebutkan, Sebelum Dewan Pengawas terbentuk, pelaksanaan tugas dan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dilaksanakan berdasarkan ketentuan sebelum Undang-Undang ini diubah”.Sedangkan Pasal 70D menyebutkan, “Pada saat Undang-Undang ini berlaku, semua tindakan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan Tindak Pidana Korupsi yang proses hukumnya belum selesai harus dilakukan berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini”.

 

Menurut Asfin, pertentangan dua pasal peralihan itu membuat multitafsir. Jika KPK mengunakan tafsir pasal yang menguntungkan dirinya, maka fungsinya bakal seperti semula dalam UU Nomor 30 Tahun 2002. Namun, masih dapat dipersoalkan dalam praperadilan. “Jadi jelas pemberantasan korupsi dalam bahaya,” katanya.

 

Baca:

 

Senada, Wakil Ketua Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera, Bivitri Susanti menilai, pernyataan Jokowi dalam kampanye Pemilihan Presiden (Pilpres) tak sesuai pada kenyataannya. Pasalnya, Jokowi kian menunjukkan ketidakpeduliannya terhadap pemberantasan korupsi. Sebaliknya, melemahkan KPK dengan merevisi UU KPK menjadi bagian dari persetujuan presiden.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua