Berita

Jimly Asshiddiqie: MK Wajib Teliti Legal Standing Pemohon Uji Materi UU KPK

Majelis MK Diminta cermat menilai posisi legal standing para pemohon dalam empat permohonan pengujian UU Perubahan KPK itu.
Oleh:
Aida Mardatillah
Bacaan 2 Menit
Prof Jimly Asshiddiqie. Foto: RES
Prof Jimly Asshiddiqie. Foto: RES

Uji materi Revisi UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang diubah menjadi UU No. 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), saat ini masih disidangkan dengan empat permohonan. Permohonan perkara tersebut diajukan oleh pemohon yang berasal dari unsur advokat, mahasiswa, dan dosen. Keempat permohonan tersebut masing-masing ada yang sudah menggelar sidang pendahuluan, sidang perbaikan permohonan, dan masih menunggu sidang pendahuluan.

 

Keempat permohonan uji materi revisi UU KPK ini mendapatkan perhatian dari Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Prof Jimly Asshiddiqie. Pertama, legal standing para pemohon agar diteliti/dicermati lebih jauh oleh hakim konstitusi.

 

Jimly mengingatkan dalam setiap uji materi harus ada penilaian tersendiri oleh MK mengenai legal standing para pemohon. Misalnya, dalam uji materi UU KPK ini banyak pemohon yang berlatar belakang advokat, mahasiswa, dan dosen. “Harus dilihat dilihat di sini motifnya, apa hanya ingin cari popularitas atau tidak. Kalau itu motifnya (mencari popularitas), MK harus menilai dengan sungguh-sungguh mengenai legal standing pemohon ini,” kata Jimly kepada Hukumonline di Jakarta, Jumat (15/11/2019).

 

Kedua, objek yang diajukan menyangkut kewenangan MK atau tidak. Ketiga, pokok perkara menyangkut konstitusionalitas pasal-pasal yang dipersoalkan. Tapi, sebelum memeriksa pokok perkara, menurut Jimly harus selesai dulu legal standing para pemohonnya. “MK harus cermat dan memaparkannya (legal standing, red) dalam putusannya nanti. Kalau tidak memenuhi syarat legal standing, putusannya harus Niet Ontvankeliijke Verklaard (NO)," kata Jimly. 

 

“Ini penting diperketat, khawatir hanya ingin tampil dan mencari popularitas dengan memanfaatkan momentum. Karena persoalan pengujian UU KPK saat ini bukan persoalan keadilan saja, tapi persoalan politik, bisa saja orang yang ingin memanfaatkan masalah nasional."

 

Hingga saat ini, ada empat permohonan yang mengajukan uji materi Perubahan UU KPK. Pertama, Perkara No. 57/PUU-XVII/2019, sekitar 18 mahasiswa dari berbagai universitas di Indonesia merasa dirugikan atas disahkannya Revisi UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK. Mereka di antaranya adalah Mahasiswa FH Universitas Indonesia (FHUI) Muhammad Raditio Jati Utomo; Mahasiswa FH UKI Deddy Rizaldy Arwin Gommo; Mahasiswa FH Unpad Putrida Sihombing; Mahasiswa FH Universitas Tarumanegara Kexia Goutama; Dkk. (Baca Juga: Mahasiswa Uji Revisi UU KPK, Ini Saran Hakim MK)

 

Kedua, Perkara No. 59/PUU-XVII/2019. Permohonan ini diajukan 25 Advokat dan mahasiwa Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Islam As-Syafi’iyah yang bernaung dalam Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi), di antaranya Heru, Setiyowati, Bachtiar, Netrawati, Yossi Yusnidar Dkk. (Baca Juga: 25 Advokat Perkuat Alasan Uji UU KPK)

Berita Terkait