Senin, 25 November 2019

​​​​​​​Dari Jerat Bagi Pembuang Bangkai Hewan Sembarangan, Hingga Kompensasi Keterlambatan Kereta Api

Selama seminggu juga terdapat ulasan mengenai perbedaan mediator, arbiter dan konsiliator hingga pencatatan rekam jejak kriminal seseorang.
Tim Hukumonline

Sejak didirikan pada tahun 2000, Hukumonline.com melalui salah satu rubriknya Klinik Hukumonline telah menjadi medium terdepan dalam memberikan edukasi bagi berbagai permasalahan hukum yang ditemui masyarakat sehari-hari. Di sisi lain, berbagai isu hangat yang menjadi perhatian publik pun tak luput dari ulasan rubrik ini. Hal ini sesuai dengan tagline “yang bikin melek hukum, memang klinik hukum”, yang menunjukkan komitmen Tim Klinik untuk memastikan asupan informasi hukum yang memadai bagi masyarakat.

 

Berdasarkan hasil rangkuman tim Klinik Hukumonline, berikut adalah 10 artikel terpopuler di media sosial yang terbit sepanjang sepekan terakhir. Mulai dari jerat hukum bagi pembuang bangkai hewan sembarangan, hingga kompensasi bagi penumpang atas keterlambatan kereta api.

 

  1. Perlukah Adendum Perjanjian dalam Penarikan Kredit Revolving?

Penarikan kredit modal kerja yang bersifat revolving tidak memerlukan adendum terhadap perjanjian pokoknya. Pada praktiknya bank secara umum hanya mensyaratkan penggunaan cek atau bilyet giro dalam penarikan kredit, termasuk yang bersifat revolving. Berkaitan dengan hal tersebut, perlu diperhatikan kaidah-kaidah hukum mengenai kedudukan cek dan bilyet giro.

 

Penjelasan selengkapnya silakan klik ulasan ini.

 

  1. Jerat Hukum Pembuang Bangkai Hewan Sembarangan

Membuang bangkai hewan sembarangan di jalan dan di sungai dapat dikategorikan sebagai perbuatan membuang sampah sembarangan yang mengakibatkan pencemaran lingkungan. Atas perbuatan ini, pelaku dapat dijerat menggunakan ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Selain itu, peraturan daerah kabupaten/kota juga dapat memuat sanksi pidana kurungan atau denda atas perbuatan ini.

 

Penjelasan selengkapnya dapat Anda klik ulasan ini.

 

  1. Perbedaan Mediator, Arbiter, dan Konsiliator

Mediator berperan membantu merumuskan kesepakatan damai dalam proses mediasi antara para pihak yang bersengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.

 

Arbiter merupakan seorang atau lebih yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa atau yang ditunjuk oleh Pengadilan Negeri atau oleh lembaga arbitrase, untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu melalui arbitrase.

 

Konsiliator adalah penengah yang akan mengusahakan kesepakatan para pihak dengan solusi yang dapat diterima yang juga dapat mengajukan anjuran tertulis untuk disetujui oleh para pihak dalam hal kesepakatan tidak tercapai.

 

Penjelasan selengkapnya dapat Anda simak di sini.

 

  1. Hukumnya Gadai Ulang Aset Warisan yang dijadikan Jaminan Utang

Apabila dalam perjanjian utang-piutang antara kreditur dan debitur memuat klausul pemberian wewenang kepada kreditur untuk menggadaikan ulang, maka kreditur dapat menggadaikan ulang objek gadai yang bersangkutan. Demikian pula sebaliknya, apabila dalam perjanjian utang-piutang antara kreditur dan debitur tidak memuat klausul pemberian wewenang kepada kreditur untuk menggadaikan ulang, maka kreditur tidak dapat menggadaikan ulang objek gadai yang bersangkutan. Apabila tetap dilakukan, perbuatan bersangkutan merupakan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad).

 

Apabila para ahli waris lainnya merasa haknya dilanggar karena perbuatan kreditur yang menggadaikan objek gadai (dalam hal ini objek gadai masih merupakan hak milik bersama para ahli waris) yang dijadikan jaminan utang tanpa persetujuan para ahli waris lainnya, maka mereka dapat mengajukan gugatan berdasarkan Pasal 834Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

 

Penjelasan selengkapnya dapat Anda baca di sini.

 

  1. Masalah Pilihan Hukum dalam Penyelesaian Perselisihan Kontrak

Penyelesaian masalah berkaitan dengan kontrak yang tunduk pada hukum negara lain dengan hukum Indonesia dimungkinkan dalam hal:

  1. penandatanganan perjanjian dilakukan di Indonesia;
  2. perjanjian dibuat dalam bahasa indonesia;
  3. para pihak/salah satu pihak berbadan hukum Indonesia;
  4. pilihan hukum dan pilihan forum tidak dicantumkan secara tegas di dalam perjanjian.

 

Namun dalam hal pilihan hukum dan pilihan forum disepakati secara tegas dalam kontrak, maka berlakulah asas pacta sunt servanda, sesuai Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Artinya, perjanjian yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

 

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan ini.

 

  1. Pencatatan Rekam Jejak Kriminal Seseorang

Polri memiliki catatan kepolisian setiap orang yang memuat data pernah atau tidak pernah dan/atau sedang tersangkut tindak pidana. Data tersebut dituangkan dalam Surat Keterangan Catatan Kepolisian (“SKCK”) jika pemohon mengajukan permohonan penerbitan SKCK.

 

Pencatatan rekam jejak kriminal tersebut secara berkala diperbarui oleh pengemban fungsi dalam koordinasi internal Kepolisian. Maka dari itu, pencatatan rekam jejak kriminal seseorang membutuhkan koordinasi guna mendapatkan data yang akurat dan terbaru.

 

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca di sini.

 

  1. Dasar Hukum Pemecatan PNS yang Terjerat Kasus Korupsi

Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan dapat diterapkan kepada seluruh Pegawai Negeri Sipil yang melakukan kejahatan jabatan atau kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan yang dihukum dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap. Keputusan ini juga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 87 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XVI/2018.

 

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca pada tautan ini.

 

  1. Penjaminan Hak Pakai Milik WNA

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah, WNA memang diperbolehkan memiliki hak pakai.

 

Selain itu, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah juga menyatakan bahwa hak pakai tersebut dapat dibebankan hak tanggungan, sehingga dapat menjadi jaminan dalam suatu perjanjian utang piutang.

 

Namun patut diperhatikan adanya potensi penyelundupan hukum ketika hak pakai digunakan WNA bukan untuk kepentingan umum Indonesia. Jika perjanjian yang menyangkut hak pakai oleh orang asing tersebut tidak diperuntukan untuk kepentingan umum Indonesia, maka perjanjian tersebut batal demi hukum.

 

Penjelasan selengkapnya dapat Anda baca pada tautan ini.

 

  1. Perhitungan Kompensasi Jika Mengalami Keterlambatan Kereta Api

Setiap penumpang yang mengalami keterlambatan perjalanan dengan kereta api antarkota, baik pada stasiun kereta api keberangkatan maupun pada saat dalam perjalanan menuju stasiun kereta api tujuan, berhak menerima kompensasi. Pemberian kompensasi keterlambatan kereta api antarkota ini berpedoman pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 63 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimum Angkutan Orang dengan Kereta Api. Adapun perhitungan kompensasi yang diberikan didasarkan pada lamanya waktu keterlambatan.

 

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca di sini.

 

  1. Ketentuan Renovasi Rumah Ibadat yang Belum Ber-IMB

Setiap bangunan gedung, termasuk rumah ibadat wajib memiliki Izin Mendirikan Bangunan (“IMB”). Bagi rumah ibadat yang telah berdiri sebelum diterbitkannya Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat, bupati/walikota membantu memfasilitasi penerbitan IMB untuk rumah ibadat tersebut.

 

Penjelasan selengkapnya silakan klik ulasan ini.

 

Demikian 10 artikel pilihan pembaca yang paling ‘laris’ sepanjang minggu ini. Jika kamu punya pertanyaan, silakan kirim pertanyaan ke http://www.hukumonline.com/klinik. Kamu perlu log in dahulu sebelum mengajukan pertanyaan. Tapi sebelum kirim, silakan cek arsip jawabannya dulu ya! Siapa tahu sudah pernah dijawab oleh tim Klinik.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua