Rabu, 04 Desember 2019

Sejumlah Kriteria untuk Kandidat Hakim Konstitusi

Diharapkan sosok pengganti ketiga hakim konstitusi itu, seperti Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna.
Aida Mardatillah
Sejumlah narasumber dalam diskusi bertajuk 'Membaca Masa Depan MK' di Jakarta, Selasa (3/12). Foto: AID

Panitia Seleksi (Pansel) Hakim Konstitusi telah menggelar seleksi tertulis pada Senin 2 Desember 2019 kemarin yang diikuti 17 peserta untuk mencari pengganti Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna yang purna tugas pada 7 Januari 2020. Penentuan kelulusan seleksi tertulis ini akan diumumkan pada Kamis (5/12) besok. Bagi peserta yang lulus seleksi tertulis ini akan menjalani seleksi wawancara dan kesehatan pada 11-12 Desember 2019.

 

Ketua Pansel Hakim Konstitusi Harjono mengatakan seleksi calon hakim konstitusi pengganti I Dewa Gede Palguna menjalani 3 tahapan. Pertama, seleksi administrasi. Kedua, seleksi membuat makalah dan tes tertulis yang telah diikuti 17 calon hakim konstitusi. Ketiga, seleksi wawancara dan kesehatan.

 

“Setelah tes tertulis ini, kami akan umumkan siapa saja yang lolos seleksi tes tertulis ini. Kemudian dilanjutkan tes wawancara dan kesehatan,” kata Harjono saat dihubungi Hukumonline, Rabu (4/12/2019). Selain Harjono, Tim Pansel Hakim Konstitusi, bentukan Presiden Joko Widodo ini beranggotakan Maruarar Siahaan, Alexander Lay, Edward Omar Sharif Hiariej, dan Sukma Violetta, telah membuka pendaftaran pada 18-30 November 2019.  

 

Harjono menerangkan setelah seleksi wawancara dan tes kesehatan ini, Tim Pansel akan memilih dan menyerahkan 3 nama untuk diajukan ke Presiden Jokowi pada 18 Desember 2019. Nantinya, Presiden akan memilih 1 nama sebagai pengganti I Dewa Gede Palguna. "Presiden yang akan menentukan siapa yang dipercaya menduduki hakim MK,” katanya. Baca Juga: Dicari Pengganti Hakim Konstitusi Palguna, Anda Berminat?

 

Selain I Dewa Gede Palguna, dua hakim konstitusi lain usulan Mahkamah Agung (MA) pun akan mengakhiri masa tugas periode pertamanya yakni Suhartoyo dan Manahan MP Sitompul. Masa jabatan periode pertama Suhartoyo (7 Januari 2015-7 Januari 2020) berakhir pada 7 Januari 2020. Sedangkan masa jabatan Manahan MP Sitompul (28 April 2015-28 April 2020) pada 28 April 2020. Ada kemungkinan kedua hakim MK ini berlanjut ke periode kedua atau digantikan hakim MA lain tergantung hasil seleksi Tim Pansel MA?

 

Direktur Kode Inisiatif Veri Junaidi mengatakan dalam beberapa tahun terakhir menjadi masa tersulit bagi MK karena muncul banyak ujian yang menurunkan citra dan marwah lembaga. Dari mulai ketua dan hakim konstitusi terjerat kasus korupsi, staf hingga securiti terjerat kasus yang menjadikan MK sempat terpuruk, meskipun perlahan-lahan terus bangkit.

 

“Karena itu, hakim konstitusi yang akan dipilih nanti, haruslah mereka yang memiliki integritas tinggi, intelektual, dan paham soal kepemiluan, serta paham sistem penataan peraturan perundang-undangan,” kata Veri dalam sebuah diskusi di Upnormal Wahid Hasyim, Jakarta, Selasa (3/12/2019).

 

Veri menjelaskan hakim konstitusi harus mampu bertanggung jawab baik secara moral maupun intelektualnya. Tak heran, jika hakim konstitusi melekat syarat dan predikat sebagai negarawan. “Perlu dirumuskan sosok (kriteria) ideal yang akan menduduki jabatan hakim konstitusi yang memiliki predikat negarawan,” kata Veri.

 

Ditegaskan Veri, hakim konstitusi perlu memiliki pemahaman kuat tentang isu kepemiluan dan demokrasi untuk memastikan konstitusionalitas penyelenggaraan pemilu. Apalagi, pada tahun 2020 mendatang akan berlangsung Pilkada di 270 daerah dan bersiap-siap menghadapi Pemilu Serentak 2024. “Karena itu, diperlukan hakim konstitusi yang mempunyai kemampuan dan keilmuan terkait kepemiluan dan demokrasi,” kata dia.

 

Hal lain hakim konstitusi harus memiliki pemahaman dan penguasaan penataan regulasi dan konstitusionalitas sebuah UU. Apalagi, Presiden Joko Widodo menggunakan pendekatan omnibus law dalam menyusun RUU Cipta Lapangan Kerja dan RUU Pemberdayaan UMKM, maka perlu nanti hakim konstitusi memiliki kemampuan menghadapi potensi uji materi RUU Omnibus Law tersebut.

 

"Yang terpenting dalam penataan regulasi bukan soal memudahkan (penyederhanaan aturan), tapi juga harus memahami konstitusionalitas UU berdasarkan kewenangan MK jika memutus pengujian UU Omnibus itu,” tuturnya.  

 

Dia menilai I Dewa Gede Palguna sosok ideal sebagai hakim konstitusi. “Jadi, hakim konstitusi yang baru nanti diharapkan bisa seperti I Dewa Gede Palguna. Karena itu, Pansel Hakim Konstitusi perlu kecermatan dalam menyeleksi untuk mendapat hakim konstitusi terbaik.”

 

Direktur Pusat Studi Konstitusi (PuSaKO) dari Universitas Andalas Feri Amsari mengingatkan Pasal 24C UUD Tahun 1945, hakim konstitusi tidak boleh memiliki perbuatan yang tercela, adil dan memahami konstitusi, serta hukum tata negara. Ketiga kriteria itu, Feri melihat ada di sosok Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna yang sebentar lagi masa jabatannya akan berakhir.

 

“Diharapkan sosok pengganti ketiga hakim konstitusi itu, seperti Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna,” kata Feri.

 

Menurut Feri, ada beberapa hal yang mesti menjadi perhatian bagi lembaga dan pansel yakni pemilihan ini hendaknya mempertahankan tradisi MK dan proses seleksi yang terbuka dan partisipasif. “Pansel harus cermat memilih orang yang tepat sebagai hakim konstitusi yang berintegritas tinggi sesuai kebutuhan MK."

 

Dia menilai seleksi hakim konstitusi usulan Presiden dan DPR sudah cukup baik karena proses pemilihannya dilakukan secara terbuka. Tapi, untuk usulan MA, Feri menyayangkan karena proses seleksi hakim konstitusinya terkesan tertutup. “Saat ini proses seleksi hakim konstitusi di MA belum dimulai. Hendaknya prosesnya terbuka baik terhadap kandidat ataupun publik turut memberi masukan dan seleksinya melibatkan panel ahli,” sarannya.  

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua