Senin, 24 Pebruari 2020

​​​​​​​Dari Perjanjian yang Dibuat di Bawah Tekanan Hingga Legalitas Sunat Perempuan

Mengenai rekaman gosip bisa jadi bukti pencemaran nama baik hingga tenggat pembayaran masa idah dan mutah juga dibahas Klinik Hukumonline.
Tim Hukumonline

Klinik Hukumonline dengan taglinenya “yang bikin melek hukum, emang klinik hukum”memberikan kesempatan yang luas kepada masyarakat untuk bertanya dan memperoleh jawaban dari para praktisi maupun ahli atas masalah hukum sehari-hari. Tim Klinik menyajikan informasi hukum ke dalam artikel yang mudah dicerna masyarakat. Tak hanya artikel, kini edukasi hukum yang disampaikan oleh Klinik Hukumonline telah hadir dalam berbagai format seperti infografis, video, chatbot, hingga podcast.

 

Berdasarkan hasil rangkuman tim Klinik Hukumonline, berikut adalah 10 artikel terpopuler di media sosial yang terbit sepanjang sepekan terakhir. Dari perjanjian yang dibuat di bawah tekanan hingga legalitas sunat perempuan di Indonesia.

 

  1. Dapatkah Menarik Kembali Tanda Tangan Perjanjian karena di Bawah Tekanan?

Seorang karyawan memang dapat menandatangani perjanjian atas nama dan untuk perusahaan berdasarkan surat kuasa yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Namun, jika penandatanganan tersebut dilakukan karena adanya tekanan, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan, karena melanggar salah satu syarat sahnya perjanjian, yaitu kesepakatan para pihak.

 

  1. Bisakah Rekaman Gosip Jadi Bukti Pencemaran Nama Baik?

Penghinaan ringan dalam Pasal 315 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memang dapat menjerat orang-orang yang gemar bergosip. Namun, untuk dapat dihukum, perbuatan tersebut harus, setidak-tidaknya, dilihat dan/atau didengar oleh orang yang digosipkan.

 

  1. Dipecat Tanpa Pesangon dan Gaji, Bolehkah Karyawan Menahan Data Perusahaan?

Menahan data perusahaan karena belum pernah menerima gaji dan dipecat tanpa pesangon bukan solusi yang tepat untuk menanggulangi permasalahan. Maka dari itu, sebaiknya menyelesaikan perselisihan tersebut sesuai dengan mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

 

  1. Adakah Tenggat Pembayaran Nafkah Idah dan Mutah?

Setelah melakukan talak pada istri, suami wajib membayar nafkah idah dan/atau nafkah mutah. Pembayaran nafkah tersebut memiliki tenggat waktu sebagaimana diterangkan Kompilasi Hukum Islam.

 

  1. Prosedur Pembatalan Jual Beli Saham PT

Meski telanjur membeli saham suatu perusahaan, namun Anda masih tetap dapat membatalkan pembelian tersebut sepanjang para pihak yang berkepentingan setuju. Ada cara yang dapat ditempuh.

 

  1. Ketentuan Kerja Sama dengan Kontraktor dalam Pembangunan Desa

Pelaksanaan pembangunan desa mengutamakan pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di desa. Namun, pihak ketiga juga dapat turut diikutsertakan jika diperlukan sepanjang tidak membuka ruang praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme maupun konflik kepentingan.

 

  1. Bolehkah Perda Mengatur Hukum Acara Peradilan Pidana Anak?

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan perubahannya telah membatasi kewenangan daerah, sehingga urusan yustisi hanya menjadi kewenangan pusat. Maka, hukum acara peradilan pidana anak pun tetap tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, bukan daerah!

 

  1. Apakah Perusahaan PMA Tergolong Pihak Asing dalam Pembuatan Perjanjian?

Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia memang mengharuskan pembuatan perjanjian ditulis dalam bahasa Indonesia serta juga ditulis dengan bahasa nasional pihak asing tersebut dan/atau bahasa Inggris. Namun, apa sebenarnya makna “pihak asing”?

 

  1. Legalitas Sunat Perempuan di Indonesia

Salah satu Fatwa Majelis Ulama Indonesia menerangkan bahwa sunat terhadap perempuan adalah makrumah, pelaksanaannya sebagai salah satu bentuk ibadah yang dianjurkan. Bagaimana sebenarnya legalitas sunat perempuan di Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan?

 

  1. Hukumnya Menimbun Masker Hingga Menyebabkan Kelangkaan dan Harga Tinggi

Masyarakat harus tetap waspada pada pelaku usaha yang menimbun masker pada saat terjadi kelangkaan barang, gejolak harga, dan/atau hambatan lalu lintas perdagangan barang. Penimbunan barang kebutuhan pokok dan/atau penting, seperti masker, dapat dipidana!

 

Demikian 10 artikel pilihan pembaca yang paling ‘laris’ sepanjang minggu ini. Jika kamu punya pertanyaan, silakan kirim pertanyaan ke http://www.hukumonline.com/klinik. Kamu perlu log in dahulu sebelum mengajukan pertanyaan. Sebelum kirim, silakan cek arsip jawabannya dulu, ya! Siapa tahu sudah pernah dijawab oleh tim Klinik.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua