Sabtu, 09 Mei 2020

Menyoal Pasal Imunitas dalam Perppu Covid-19 Jelang Disahkan

“Seluruh pelaksanaan kebijakan harus bersandar pada ketentuan hukum, dan tidak bisa disandarkan pada itikad baik. Bagaimana bisa rakyat dengan mudah percaya bahwa seluruh pejabat pelaksana Perppu mempunyai itikad baik dan kredibel?”
Moch. Dani Pratama Huzaini
Ilustrasi pengesahan Perppu di DPR. BAS

Badan Anggaran Dewan Pimpinan Rakyat Republik Indonesia (Banggar DPR RI) telah merampungkan pembahasan tingkat I Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Covid-19. 

 

Dalam pembahasan itu, seluruh fraksi menyampaikan pendapat akhir mininya dalam rapat kerja dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Selain Fraksi Keadilan Sejahtera, 8 Fraksi lain menyepakati untuk menyetujui Perppu No 1 Tahun 2020 untuk dilanjutkan pada pengambilan keputusan tingkat II. Artinya, selangkah lagi, Perppu ini akan disahkan menjadi Undang-Undang atau lazim disebut pengambilan keputusan tingkat II.    

 

Direktur Indonesia Resources Studies (IRESS) Marwan Batubara menyebutkan Perppu ini seharusnya ditolak. Mengingat keberadaan sejumlah pasal yang inkonstitusional dan tidak memuat ketentuan yang memadai untuk mengatur masalah kesehatan dan ekonomi masyarakat. 

 

“Justru lebih dominan memuat ketentuan untuk menyelamatkan bisnis para pengusaha sambil melindungi pelaku moral hazard dari tuntutan hukum,” ujar Marwan kepada Hukumonline, Selasa (5/5/2020) lalu. (Baca Juga: Selangkah Lagi, Perppu Penanganan Covid-19 Bakal Disahkan)

 

Bagi Marwan, hal ini tercermin dari keberadaan Pasal 27 Perppu No 1 Tahun 2020. Pasal 27 ayat (2), (3) menyebutkan segala tindakan pemerintah dan/atau anggota KSSK tidak dapat dituntut secara pidana maupun perdata, sekaligus keputusan dan tindakan yang diambil bukan merupakan objek tata usaha negara.

 

Menurut Marwan, pasal ini telah memberi kekebalan hukum kepada para pejabat negara yang membuat dan menjalankan kebijakan pemerintah berdasar Perppu ini. “Para pejabat yang bertugas pada berbagai lembaga seperti diuraikan dalam Perppu diberi perlindungan jika telah melaksanakan tugas berdasarkan itikad baik dan ketentuan peraturan,” lanjutnya.

 

Dia mengingatkan moral pemerintah tidak boleh hanya diserahkan pada niat, atau sifat-sifat pribadi seseorang yang kebetulan sedang berkuasa. Betapapun baiknya seseorang, tetapi kekuasaan tetap harus diatur dan dibatasi.  Sebaliknya, jika pemerintah menjalankan tugas berdasarkan itikad baik dan patuh terhadap aturan, semestinya tidak perlu khawatir akan dituntut secara perdata dan pidana. 

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua