Rabu, 17 Juni 2020

Hasil Penelitian KPPU Soal Jasa Rapid Test dan Advokasi Program Kartu Pra Kerja

Perkara jasa rapid test bisa naik ke tahap penyelidikan jika menyebabkan persaingan usaha yang tidak sehat. Proses advokasi KPPU terkait program kartu pra kerja menghasilkan iktikad baik, Manajemen Pelaksana bersedia memperbaiki sistem pengelolaan kartu prakerja.
Fitri Novia Heriani
Gedung KPPU di Jakarta. Foto: RES

Penyebaran wabah virus Corona atau Covid-19 di Indonesia ternyata menjadi ladang bisnis tersendiri bagi sektor kesehatan. Setelah penyebaran Covid-19 yang cukup massif, sektor kesehatan, terutama Rumah Sakit (RS) turut menyediakan jasa pengecekan cepat Covid-19 atau yang dikenal dengan rapid test Covid-19.

Namun dari isu yang berkembang menyebutkan bahwa pihak RS selaku penyedia jasa diduga melakukan pelanggaran hukum persaingan usaha. Di mana adanya dugaan perjanjian barang mengikat (tying-in) atas produk alat uji cepat, atau jasa rapid test yang dijual secara paket dengan uji layanan kesehatan lainnya. Hal tersebut membuat Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) melakukan penelitian.

Komisioner KPPU, Guntur Saragih menyebut bahwa pihaknya sudah menuntaskan penelitian dalam proses penegakan hukum atas dugaan perjanjian penjualan barang mengikat (tying-in) atas produk alat uji cepat atau rapid test untuk diagnosis Covid-19 di berbagai rumah sakit. (Baca: KPPU Selidiki Potensi Pelanggaran Pelaksanaan Rapid Test oleh Rumah Sakit)

Dalam penelitian atas dugaan pelanggaran Pasal 15 ayat (2) UU Anti Monopoli, KPPU menyimpulkan bahwa sebagian besar rumah sakit yang menjadi objek penelitian tersebut telah melakukan perubahan perilaku dengan menyesuaikan bentuk pemasaran produk rapid test tersebut.








Pasal 15:



(2) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa tertentu harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok.


Guntur menjelaskan bahwa penelitian perkara ini merupakan inisiatif KPPU yang dilakukan sejak 13 April lalu guna menindaklanjuti informasi dari masyarakat yang mengeluhkan penawaran jasa rapid test Covid-19 secara paket dan menyebabkan tingginya harga jasa tersebut.

Penelitian difokuskan pada upaya penemuan bukti-bukti yang menunjang dugaan pelanggaran dan dilaksanakan melalui survei lapangan dan pemanggilan berbagai pihak terkait.

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua