Sabtu, 01 August 2020

Kronologis Perkembangan Pemikiran tentang Keharusan Terpidana Menghadiri Sidang Permohonan PK

Sejak 2010, sudah ada putusan Mahkamah Agung yang menyatakan kehadiran pemohon dalam sidang permohonan PK bersifat imperatif. Kehadiran pengacara hanya mendampingi, bukan mewakili klien.
Muhammad Yasin
Ilustrasi perkembangan pemikiran tentang kehadiran terpidana mengajukan, dan tabel (Ilustrator: YUSUF)

Kasus Djoko S. Tjandra kini sedang mendapat perhatian yang luar biasa, terutama berkaitan dengan dugaan penyimpangan yang dilakukan aparat penegak hukum. Djoko, pengusaha yang berstatus terpidana, mengajukan permohonan Peninjauan Kembali (PK) melalui PN Jakarta Selatan. Aparat penegak hukum ditengarai berperan membantu dan memfasilitasi Djoko mendapatkan Kartu Tanda Pendudukn elektronik (e-KTP), surat jalan dari Jakarta ke Pontianak, surat keterangan bebas Covid, dan mengurus permohonan PK ke pengadilan. Tertangkapnya Djoko diharapkan dapat membuka tabir gelap mafia peradilan di balik pelariannya.

Permohonan PK yang diajukan Djoko menarik perhatian karena selalu pemohon prinsipal, Djoko tidak hadir saat sidang PK dilakukan. Ia hanya diwakili pengacaranya di ruang sidang. Pada sidang berikutnya, Djoko kembali tidak hadir dengan alasan kesehatan. Aparat kejaksaan memang bersiap menangkap Djoko untuk dieksekusi ke lembaga pemasyarakatan sesuai putusan Mahkamah Agung. Djoko pernah berstatus buron Interpol karena melarikan diri ke luar negeri sehari sebelum putusan Mahkamah Agung dijatuhkan. Belakangan, Djoko meminta agar sidang PK dilakukan secara virtual. Dengan sidang daring, Djoko tak perlu hadir di ruang sidang.

Kini, ia sudah tertangkap. Tetapi persoalan kehadiran terpidana dalam sidang permohonan PK masih menjadi persoalan hukum yang perlu dikaji mendalam.

Kehadiran pemohon PK prinsipal bersifat wajib setelah terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 1 Tahun 2012 tentang Pengajuan Permohonan PK dalam Perkara Pidana. Ada dua poin utama yang disebut dalam SEMA ini. Pertama, permintaan PK ke Mahkamah Agung hanya dapat diajukan terpidana sendiri atau ahli warisnya. Kedua, permohonan PK yang diajukan kuasa hukum terpidana atau ahli warisnya tanpa dihadiri terpidana harus dinyatakan tidak dapat diterima dan berkas perkaranya tidak diajukan ke Mahkamah Agung.

(Baca juga: Melihat Lagi Landasan Hukum Putusan ‘Perkara Diteruskan’ di Sidang Perkara Djoko Tjandra).

Terbitnya SEMA ini mendapat dukungan dari kalangan akademisi. Dosen hukum pidana Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, Daddy Fahmanadie, mengatakan kehadiran pemohon prinsipal merupakan konsekuensi dari upaya mencari kebenaran materiil. Setiap upaya hukum yang dilakukan bukan main-main, dalam arti pemohon harus memperlihatkan keseriusan menjalankannya. “Hukum bukan untuk main-main,” tegasnya kepada hukumonline.

Dedy, begitu ia biasa disapa, meminta sikap tegas pengadilan demi kepastian hukum. Jangan sampai muncul kesan main-main ketika seseorang yang berstatus buron atau masuk Daftar Pencarian Orang (DPO) mengajukan upaya hukum. Bagaimanapun, demi kepastian hukum, keterangan pemohon perlu didengar langsung pengadilan.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua