Kamis, 24 September 2020

Menyoal Aturan Penyelarasan Peraturan di Bawah UU dalam RUU Cipta Kerja

Menurutnya, menyatakan tidak berlakunya sebuah Perda tentu berkaitan dengan Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945 yang menyebutkan, “Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk  melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”. Sebab, kewenangan daerah menentukan aturan setingkat Perda dijamin konstitusi

“Pemerintah pusat tidak punya hak menilai Perda itu bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Coba kita bayangkan, pemerintah dikasih kekuasaan untuk menilai Perda tidak berlaku, ubah ini pasal?”

Anggota Komisi III DPR itu berpendapat, sebuah Perda wajib dilakukan penyesuaian sesuai mekanisme yang diatur peraturan perundang-undangan. Terlebih, kekuasaan Pemda tak dapat diintervensi pemerintah pusat sebagaimana diatur Pasal 18 ayat (2) UUD Tahun 1945 yang menyebutkan, “Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”.

“Ini tidak bisa diberlakukan untuk Perda, kecuali Perda ini dibawa dulu ke Mahkamah Agung (MA) dan dinyatakan tidak berlaku. Jadi yang ada executive review diserahkan ke pemdanya (bukan ke pemerintah pusat, red). Kalau tidak juga, baru judicial review ke MA,” ujarnya.

Ketua Baleg DPR Supratman Andi Agtas mengingatkan terdapat putusan MK yang mewajibakan pencabutan sebuah Perda mesti melalui mekanisme pengujian di MA.  Rumusan norma pasal yang diusulkan pemerintah seharusnya menyasar ke mekanisme uj materi di MA tersebut. Dia mengakui RUU Cipta Kerja belum sama sekali mengatur Perda-Perda yang mesti diselaraskan.

“Saya sampaikan ke pemerintah. Pemerintah maunya mencabut, saya bilang tidak bisa. Kalau mau cabut, bisa lewat judicial review atau pemda sendiri yang cabut,” kata dia.

Anggota Komisi VI DPR itu menegaskan menjadi persoalan ketika Pemda enggan mencabut Perda yang tidak selaras dengan UU. Karena itu, harus diberi garansi persoalan perumusan sebuah norma dalam peraturan perundang-undangan menyesuaikan norma standar prosedur dan kriteria (NSPK) yang dibuat tanpa mengambil alih kewenangan daerah.

Dia sependapat adanya pemberian sanksi bagi Pemda yang enggan menyelaraskan Perdanya dengan aturan diatasnya. Jadi, ketika Pemda enggan mencabut atau menguji materi Perdanya ke MA, maka pemerintah memiliki instrumen lainnya. ”Itulah yang harus dirumuskan. Peraturan di bawah UU harusnya sudah selaras semua, jadi tidak perlu sembunyi-sembunyi,” pungkas politisi Partai Gerindra itu.

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua