Berita

Pentingnya Mendorong Terbitnya UU Anti SLAPP

SLAPP dapat disebut sebagai tindakan anti demokrasi karena menekan partisipasi publik. Nantinya, UU Anti SLAPP melarang gugatan terhadap partisipasi publik dalam pemerintahan; menghapus pertanggungjawaban pidana dalam kasus pencemaran nama baik; pengadilan diberi kewenangan kewenangan dismissal process.
Oleh:
Ady Thea DA
Bacaan 3 Menit
Ilustrasi: Hol
Ilustrasi: Hol

Peraturan perundang-undangan menjamin masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembentukan kebijakan pemerintah. Tapi partisipasi masyarakat itu tak jarang dianggap mengganggu kepentingan pihak tertentu. Pihak yang merasa terganggu itu kemudian melakukan upaya untuk menghentikan partisipasi masyarakat itu dengan berbagai cara, seperti melakukan intimidasi, menggugat perdata atau pidana. 

Ketua Kamar Pembinaan MA RI sekaligus Pokja Lingkungan Hidup Nasional, Prof Takdir Rahmadi, mengatakan gugatan perdata atau pidana terhadap orang yang melakukan kegiatan peran serta masyarakat dalam pengambilan keputusan pemerintahan/pengelolaan lingkungan hidup disebut dengan istilah Strategic Litigation Against Public Participation (SLAPP). Tujuan SLAPP untuk memberikan rasa takut karena digugat atau dituntut pidana serta biaya keuangan kepada orang yang melaksanakan kegiatan peran serta masyarakat yang ujungnya mematikan peran serta masyarakat.

“Praktik SLAPP ini terjadi tidak hanya di Indonesia tapi juga di negara maju seperti Amerika Serikat,” kata Takdir dalam webinar bertema “Urgensi Penerapan Anti Slapp dalam Penanganan Perkara Lingkungan Hidup di Indonesia”, Jumat (23/4/2021) lalu. (Baca Juga: Dua Pihak Ini Dinilai Kerap Melakukan SLAPP)

Pakar Hukum University of Denver Sturm College of Law, Prof George (Rock) Pring, mengatakan istilah SLAPP mulai dikenal dan digunakan sekitar tahun 1980-an. Istilah itu digunakan untuk gugatan terhadap petisi yang merupakan salah satu instrumen yang digunakan dalam rangka partisipasi publik.

Dia menerangakan gugatan ini sifatnya bukan gugatan biasa, tapi sebagai bentuk strategi untuk menghambat partisipasi publik. Di abad ke-21 ini, definisi SLAPP lebih luas meliputi gugatan pidana, perdata, atau administratif yang ditujukan kepada masyarakat, atau badan publik. “Semua kasus SLAPP itu pada dasarnya sama walau seolah gugatannya itu terlihat berbeda-beda,” ujarnya.

Pring menjelaskan beberapa contoh gugatan SLAPP yang ada di Amerika Serikat. Misalnya, menggugat masyarakat yang mengajukan keberatan terkait persoalan polusi, protes terhadap penggunaan lahan, mengkritik kebijakan pemerintah, bersaksi di pengadilan, dan lainnya.

Bahkan SLAPP bisa menjadi persoalan besar karena gugatan itu juga menyasar jurnalis dan orang yang menulis di media sosial. Pelaku yang paling banyak menggunakan gugatan SLAPP di Amerika Serikat yakni pelaku usaha dan korbannya masyarakat seperti aktivis dan ada juga badan usaha.

Halaman Selanjutnya:
Berita Terkait