10 Artikel Klinik Terpopuler:

Dari Jual Beli Bangunan Milik Pihak Ketiga hingga Tanggung Jawab Ahli Waris atas Utang Pewaris

Hukuman bagi anak menganiaya psikis orang tua hingga kekuatan hukum perikatan jual beli dengan sistem purchase order juga dibahas Klinik Hukumonline.
Oleh:
Tim Hukumonline
Bacaan 4 Menit

Jika pemilik tanah/penerima yang berhak dalam pengadaan tanah tidak sepakat dengan bentuk dan/atau besar ganti kerugian yang ditetapkan, ia dapat mengajukan permohonan keberatan ke Pengadilan Negeri. Jika ia tidak juga mengajukan keberatan, maka instansi yang memerlukan tanah dapat mengajukan permohonan penitipan ganti kerugian ke Pengadilan Negeri.

Jika menilik dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memang tidak mengenal aturan mengenai penganiayaan psikis. Namun, karena penganiayaan tersebut dilakukan dalam lingkup rumah tangga, perbuatan ini berpotensi dijerat dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang mengatur soal kekerasan psikis.

Dalam vaksinasi, bisa saja terjadi Kejadian Ikutan Pasca (KIP) Vaksinasi COVID-19, yakni kejadian medik yang diduga berhubungan dengan vaksinasi COVID-19. Jika masyarakat mengalami KIP vaksinasi COVID-19 yang membutuhkan pengobatan dan perawatan, maka yang bersangkutan berhak menerima pelayanan kesehatan sesuai dengan indikasi medis dan protokol pengobatan. Adapun jika mengalami cacat atau kematian, masyarakat berhak menerima kompensasi berupa santunan cacat atau santunan kematian.

Meskipun Kompilasi Hukum Islam (KHI) bukanlah suatu undang-undang yang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan disahkan presiden, namun kedudukannya sebagai suatu kompilasi hukum harus dimaknai sebagai hukum positif Islam untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan dan dijadikan rujukan. Bagaimana latar belakang pembentukannya dan mengapa tidak dibuat dalam bentuk undang-undang?

Penyebaran fakta atau kenyataan tentang terjadinya pencurian melalui media sosial bukanlah pelanggaran ketentuan pencemaran nama baik dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun demikian, tetap tidak menutup kemungkinan si pelaku juga bisa dipidana. Mengapa demikian?

Dalam hukum waris islam tidak dikenal surat putus waris karena waris dalam hukum Islam bersifat memaksa atau dikenal dengan istilah ijbari. Peralihan harta dari seorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut ketetapan Allah SWT tanpa digantungkan kepada kehendak pewaris atau ahli warisnya.

Selain itu, berkaitan dengan utang pewaris, ahli waris tidak akan bertanggung jawab terhadap utang-utang pewaris kepada pihak ketiga (penagih utang) kecuali sebatas jumlah atau nilai harta yang ditinggalkan saja.

Halaman Selanjutnya:
Berita Terkait