Validitas Konstitusional Pasal 7A UUD NRI 1945
Persoalan Pasal 7A UUD NRI 1945 bukan hanya mengenai apakah seseorang layak atau tidak layak menduduki jabatan. Namun, ada persoalan yang lebih mendasar siapa yang berwenang menentukan ketidaklayakan tersebut, berdasarkan bukti apa, melalui prosedur apa, dan dengan akibat hukum sejauh mana. Karena itu, tiga rezim harus dibedakan secara tegas: syarat calon dalam hukum pemilu, perselisihan hasil pemilu, dan pemberhentian Presiden/Wakil Presiden. Ketiganya dapat saling berhubungan, tetapi tidak boleh dicampuradukkan.
•Benediktus Hestu Cipto Handoyo